PB PBSI Gelar Musyawarah Nasional di Yogyakarta

Bola.net - Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) dipastikan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Yogyakarta, Jawa Tengah, 20-22 September 2012. Agenda utamanya, yakni pemilihan Ketua Umum PB PBSI yang sebelumnya dijabat Djoko Santoso periode 2008-2012.

Wakil Panitia Pelaksana Munas, Koesdanto mengatakan PB PBSI rencananya akan menggelar Munas karena masa kerja pengurus periode 2008-2012 akan berakhir pada bulan November. Pada periode kepengurusan sebelumnya, dilanjutkan, Munas diselenggarakan pada November atau Desember di setiap penghujung masa berakhirnya kepengurusan.

Penyelenggaraan Munas, sempat diusulkan pada bulan September. Namun, sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Menurut Koesdanto, mempercepat penyelenggaraan Munas, dengan perhitungan setelah diselenggarakan Munas, formatur diberikan waktu untuk menyusun kepengurusan selama waktu satu bulan.

"Waktu yang ideal yakni Oktober akhir atau awal November, setelah itu dilaporkan ke pengurus demisioner. Setelah itu baru dilaporkan ke KONI untuk dikukuhkan. November minggu ketiga, Surat Keputusan (SK) terbit dan pada awal Desember ada pelantikan untuk masa 2012-2016," ujarnya.

Langkah-langkah tersebut ditempuh supaya tidak ada kekosongan kepengurusan. Meski begitu, Djoko akan tetap menjalani periode kepengurusan sampai November. Hingga kini, sudah ada beberapa nama yang mengajukan diri untuk menjadi calon Ketua Umum PB PBSI, salah satunya adalah Icuk Sugiarto. Selain ayah kandung dari pebulu tangkis nasional Tommy Sugiarto tersebut, Djoko pun berminat untuk kembali mengikuti pemilihan.

"Tidak ada persyaratan khusus untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PB PBSI, yang penting dia pernah menjadi pengurus. Kalau ketua umum yang menjabat sekarang ingin mencalonkan kembali, itu dibenarkan. Tidak perlu ada surat keputusan, karena jelas incumbent merupakan pengurus PB PBSI. Selain itu, syarat lainnya adalah orang yang pernah menjadi anggota di perkumpulan atau simpatisan. Namun butuh kesaksian dari Pengurus Provinsi dan Cabang," tuturnya. (esa/kny)