Thaksin Dianggap Tak Layak Miliki Manchester City

- Perdana Menteri Thailand tergusur dan pemilik baru Manchester City Thaksin Shinawatra dianggap tidak layak memiliki klub sepak bola Inggris itu itu karena "pelecehan terhadap hak asasi manusia" dibawah kepemimpinannya, kata kelompok HAM.

Dalam surat tertanggal 30 Juli kepada ketua sepak bola Inggris, badan yang bermarkas di New York itu mengatakan, beberapa pelanggaran hukum, penculikan dan penghilangan nyawa manusia terjadi selama enam tahun Thaksin berkuasa yang berakhir dengan kudeta dukungan militer September tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Liga Utama Inggris mengatakan, mereka menanggapi serius tuduhan itu.

Tapi hanya tes mengenai "studi kelayakan" terhadap pemilik klub yang dapat melarang orang melancarkan tuduhan pelanggaran, kata ketua eksekutif Richard Scudamore.

"Anda perlu yakin bahwa kami menjamin bahwa akan selalu bekerja menurut hukum dan selalu memperhitungkan tiap bukti yang sudah diferifikasi berdasarkan proses hukum yang layak," kata Scudamore.

Para jenderal yang menyingkirkan Thaksin mengatakan "korupsi yang merajalela" sebagai alasan utama Thailand melancarkan kudeta ke-18 dalam 75 tahun.

Satu tahun kemudian mereka membekukan lebih US$1,5 miliar aset bos telekom itu di rekening bank Thai dan Thaksin dipanggil menghadap pengadilan tinggi Bangkok bulan ini untuk mendengarkan tuduhan korupsi.

Tapi mengingat rumitnya sistem hukum di Thailand kepastian kasus itu mungkin memerlukan waktu sekurangnya dua tahun.

Keluarga Thaksin menguasai Manchester City bulan lalu, ketika mereka membeli 75 persen saham klub tengah kesulitan itu.

Thaksin, yang sejak kudeta tinggal di pengasingan, mengatakan, pengambil-alihan klub itu seharga US$163,8 juta akan membantu memajukan sepak bola Thailand dan memberi waktu yang bagus untuk mengembalikan klub ke masa jayanya 31 tahun lalu.

Tapi analis melihat langkah itu sebagai taktik Thaksin menaikkan citranya diantara warga Thai yang gila bola yang dalam pemilu 2001 dan 2005 menghasilkan kemenangan mencolok bagi Thaksin. Banyak kritik kelompok HAM terhadap "perang melawan obat terlarang" Thaksin pada 2003 yang menuduh 2.500 orang tewas dan pendekatan petugas keamanan Thailand yang keras terhadap mayoritas Muslim di bagian selatan negara itu. (*/cax)