Konflik dan Kisruh, Dualisme PSSI dan Sanksi FIFA Yang Menanti

Bola.net - Oleh: Hendra Novianto

Semakin lengkap sudah, kisruh di persepakbolaan Indonesia ini, selain hasil buruk yang menimpa Tim Nasional , induk organisasi sepakbola tertinggi di negeri tercinta ini pun kini menjadi dua.

Konflik sepakbola Indonesia ini bermula ketika terjadi krisis kepemimpinan PSSI di era Nurdin Halid hingga munculnya Breakaway League, Liga Primer Indonesia (LPI).

Kemudian berlanjut dengan digelarnya Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Komite Normalisasi yang dibentuk oleh FIFA, setelah sebelumnya terjadi kekisruhan di dalam Kongres yang digelar oleh .

KLB yang digelar di Solo itu pun menghasilkan kepengurusan baru, yakni di bawah kepemimpinan Djohar Arifin. Ancaman sanksi dari FIFA pun hilang seiring adanya kepengurusan baru.

Namun, belum juga program-program PSSI dijalankan, kontroversi mulai terjadi.

Yang pertama adalah dipecatnya Alfred Riedl dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia dengan alasan kontrak yang tak jelas, namun setelah Riedl memberikan bukti kontrak asli yang dipegangnya, alasan PSSI pun terbantahkan.

Selanjutnya, kontroversi kembali terjadi ketika digantinya Indonesia Super League sebagai kasta tertinggi dengan Indonesian Premier League dan sedikit memaksakan untuk masuknya beberapa klub yang sebelumnya tak terdaftar sebagai anggota PSSI.

Entah kebijakan ini salah atau benar, yang pasti berubahnya liga tertinggi ini mengakibatkan munculnya dualisme klub. Persija Jakarta, PSMS Medan, Arema Indonesia, Persebaya Surabaya dan Persis Solo menjadi beberapa klub yang terkena imbasnya.

Tak berhenti di situ, beberapa anggota Komite Eksekutif yang tak puas dengan kebijakan PSSI pun mulai melakukan manuvernya, buntutnya mereka dipecat.

Toni Apriliani, La Nyalla Mahmud Mattaliti, Robertho Rouw dan Edwin Budiawan yang dibuang oleh PSSI pun akhirnya membentuk sebuah organisasi tandingan dengan nama Komite Penyelamat Sepakbola PSSI, yang didalamnya juga terdapat Benny Dollo, mantan pelatih Timnas dan beberapa tokoh lainnya.

Konflik dan dualisme tersebut mulai berimbas kepada Tim Garuda, hasil buruk di Pra Piala Dunia 2014 termasuk kekalahan terbesar sepanjang sejarah, yakni 10-0 dari Bahrain.

Selain itu, Indonesia pun gagal di SEA Games dan hanya menjadi runner up setelah gagal menundukkan Malaysia dalam adu penalti.

Selanjutnya, sebuah harapan sempat membuncah kala Timnas U-21 tampil menawan di Hassanal Bolkiah Trophy. Namun, Garuda Muda ternyata berhasil dipermalukan oleh tim yang sebelumnya terkena sanksi dari FIFA dan juga negara yang hampir tak pernah mendapat hasil baik ketika bertemu Indonesia, Brunei Darussalam.

Kegagalan Timnas tersebut memang tak bisa dipungkiri disebabkan oleh dilarangnya beberapa pemain muda potensial seperti Patrich Wanggai, Titus Bonai dan beberapa pemain lain. Meski dengan adanya mereka bukan jaminan juga Indonesia bakal tak menuai hasil buruk.

Namun, setidaknya ada asas keadilan bagi seluruh warga Indonesia yang memiliki kemampuan untuk bermain sepakbola dengan baik membela Tim Nasional.

Konflik yang terjadi di tubuh PSSI dan juga sepakbola nasional ini pun sampai juga ke FIFA, dengan adanya beberapa laporan dari pihak KPSI baik ke FIFA, AFC maupun gugatan resmi ke Pengadilan Arbritase Olahraga atau CAS.

FIFA pun akhirnya meminta PSSI untuk segera menyelesaikan konflik dengan melakukan rekonsiliasi dan juga Kongres yang sesuai dengan Statuta, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka sanksi pun siap diberikan.

Namun, di lain pihak KPSI juga melakukan Kongres, sehingga pada saat bersamaan ada dua Kongres yang berlangsung, yakni Kongres Tahunan milik PSSI yang berakhir dengan sejumlah agenda seperti pengakuan dan peleburan ISL-IPL.

Dan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan oleh KPSI, yang menghasilkan Ketua Umum PSSI baru yakni La Nyalla Mattalitti, serta Rahim Soekasah sebagai Waketum, disertai susunan Komite Eksekutif lainnya.
Sehingga saat ini ada dua PSSI yang akan memimpin sepakbola Indonesia, sebuah hal yang cukup konyol sebetulnya, namun hal itu seperti tak digubris oleh beliau-beliau yang ada di pucuk pimpinan.

Mereka lebih mengutamakan ego dan kepentingannya sendiri, dan bukannya memilih untuk melakukan rekonsiliasi dan membangun sepakbola Indonesia menjadi lebih baik.

Selain itu, tuntutan yang diberikan oleh FIFA untuk melakukan rekonsiliasi pun tak terpenuhi, ancaman sanksi kini mulai membayangi Indonesia.

Meski kedua kubu tetap yakin bahwa tak akan ada sanksi yang diberikan oleh FIFA, karena mereka beranggapan sama-sama benar dan menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan aturan.

Insya Allah, FIFA tidak akan banned kita, ujar Djohar dalam jumpa persnya seusai Kongres Tahunan.

Sebab kami melaporkan semua langkah yang diambil kepada FIFA. Kami juga yakin, kemungkinan sanksi dari FIFA tak akan diberlakukan karena PSSI terus mencari solusi, tandasnya.

La Nyalla pun tak ketinggalan optimismenya, Saya punya keyakinan Exco FIFA tak akan mengambil keputusan apa pun sebelum ada keputusan dari CAS. Mudah-mudahan tidak akan dibekukan.

La Nyalla bahkan kini mulai berancang-ancang untuk melobi dan melakukan segala upaya untuk mendapat pengakuan dari CAS. Kami akan masuk ke CAS dan mencari mana yang sah.

Hal ini pun jelas akan membuat Indonesia di ujung tanduk, pasalnya seperti yang diungkapkan oleh Sekjen AFC, Alex Soosay, tanggal 22 Maret merupakan tenggat waktu untuk menyelesaikan semua konflik yang terjadi.

Dan bila hal tersebut tak terjadi, maka masalah Indonesia ini akan masuk dalam rapat Komite Asosiasi FIFA yang digelar 23 Maret.

Cukup aneh memang, bila beliau-beliau ini yang katanya ingin memajukan sepakbola Indonesia malah berebut kekuasaan dan juga pengakuan. Padahal, mereka seharusnya bersatu untuk memberikan prestasi yang terbaik bagi bangsa ini.

Sampai kapan sepakbola kita akan seperti ini, sampai kapan kompetisi Indonesia akan terus diwarnai kericuhan, sampai kapan negeri tercinta ini hanya menjadi juara kedua dalam setiap ajang?. (bola/end)