Sihar Sitorus: Dualisme Sepakbola Belum Selesai

- Anggota Komite Eksekutif (Exco) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mendapat sanksi Komisi Disiplin (Komdis) Sihar Sitorus, mengaku kecewa dengan sikap pengurus PSSI. Pemicunya, Sihar gagal menjalankan tugasnya sebagai Exco, akibat pintu utama PSSI yang dikunci dari dalam.

Padahal, kata Sihar, dirinya berencana menerima 14 caretaker Pengurus Provinsi (Pengprov) yang terus mencari pengakuan dari PSSI. Mereka yakni, Pengprov Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Kalau kantor dikunci, bagaimana bisa menjalankan tugas. Saya ini masih menjabat sebagai Exco yang sah. Yang harus diketahui, PSSI adalah milik publik dan bukan milik sekelompok pengurus, katanya.

Penguncian kantor PSSI, menunjukkan sikap pengurus PSSI yang kekanak-kanakan. Mereka melecehkan dirinya sendiri dan terpenjara diri sendiri, sambungnya.

Kontan, Sihar menilai jika konflik dualisme di tubuh organisasi olahraga tertua di Indonesia tersebut, masih jauh dari kata selesai. Karena itu, dikatakan Sihar, pihaknya sudah melaporkan kondisi yang terjadi kepada FIFA.

Secara umum, kami menceritakan kejadian usai KLB PSSI pada 17 Maret lalu. Ini membuktikan, sikap dualisme bukan datang dari 6 Exco, tapi Exco lainnya. Dualisme yang kini terjadi, berbeda ketika tahun 2011. Yaitu, 7 lawan 4. Sekarang, 6 lawan 5. Tapi yang 6 malah mau ditiadakan, tukasnya.

Sementara itu, Pjs Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Tigor Shalomboboy, melaporkan Wakil Ketua Pengprov PSSI Jawa Timur, Cholid Goromah, Sekretaris Pengprov PSSI Lampung, Faisal Yusuf, Sihar Sitorus dan Bob Hippy ke Polda Metro Jaya, Selasa (14/5) petang. Keempatnya dilaporkan dengan pasal 335 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan.

Kami tidak pernah menguncinya apalagi memberikan perintah untuk melakukan penguncian, kata Tigor.

Kami menilai, keempat oknum tersebut tidak memiliki etika, melanggar hukum, dan melanggar aturan organisasi PSSI. Kalau mereka merasa PSSI adalah rumahnya, seharusnya dijaga, pungkasnya. (esa/dzi)