Cabor Dansa di PON XVIII Masih Kontroversi

- Meski cabang olahraga (cabor) dansa memenuhi syarat untuk dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau, Pekan Baru, namun masih menghadapi tantang berat.

Pasalnya, Riau selaku tuan rumah, justru secara terang-terangan mengungkapkan rasa keberatannya. Alasan utamanya, dansa dinilai tidak mencerminkan budaya Riau yang bernuansa Islami Melayu.

Sesuai pendaftaran yang digelar KONI Pusat hingga 4 April lalu, dari tiga cabor yang akan ditambahkan ke PON, hanya dansa yang memenuhi syarat. Lima provinsi telah mendaftar pada cabang tersebut, di antaranya Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Adapun, dua cabang yang lain, yakni drumband dan hoki tidak memenuhi syarat untuk dipertandingkan. Sebab, syarat yang diharuskan diikuti minimal lima provinsi tidak terpenuhi.

Hanya terdapat empat provinsi yang mendaftar drumband, yaitu Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Begitu pula hoki hanya empat daerah, di antaranya Yogyakarta, Jawa Barat, Papua Barat dan Kalimantan Timur.

Mengenai persoalan tersebut, Kemenpora akan memanggil KONI Pusat dan PB PON guna membahas cabang dansa dengan nomor Cha-Cha, terutama terkait penolakan tuan rumah karena berseberangan dengan adat Melayu Riau.

Kami berharap ada pertemuan dulu antara KONI dengan PB PON. Kami juga menunggu laporan mereka. Yang pasti, Cha-cha harus dilaksanakan di Riau dan persoalan ini harus selesai sebelum entry by name, kata Deputi IV Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora, Djoko Pekik kepada Bola.net.

Pria asal Grobogan, Jawa Tengah tersebut belum bisa memastikan waktu pertemuan dengan KONI Pusat dan PB PON. Namun, dia menjanjikan mediasi terjadi sebelum entry by name. Entry by name sendiri akan dilaksanakan tiga bulan sebelum PON dilaksanakan atau sekitar Juni.

Mediasi akan dilakukan sebelum entry by name yang dilaksanakan tiga bulan sebelum PON atau sekitar Juni, tandasnya.

Terkait solusi pembuatan technical handbook, Djoko menawarkan jalan tengah. Buku yang sudah dibuat tidak perlu ada perubahan. Semua tetap berjalan sesuai rencana. Hanya, untuk dansa bisa dibuatkan buku semacam suplemen.

Nanti buku itu bisa diselipkan di tengah-tengah technical handbook, semacam suplemen. Jadi tidak perlu dibuat ulang, ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PB PON Ahmadsyah Harrofie belum bisa memutuskan apakah bakal menggelar cabang dansa atau tidak. Pihaknya masih menunggu pertemuan dengan Kemenpora dan KONI Pusat.

Belum ada keputusan, sebab masih menunggu pertemuan di Jakarta, Ahmadsyah Harrofie.

Menurutnya, cabang dansa meski sudah memenuhi persyaratan, namun masih menjadi kontroversi di Riau. Pasalnya, Organisasi masa dan organisasi kepemudaan di provinsi tersebut menolak penyelenggaraan cabang dansa. Karena itu, pihaknya perlu bertemu dengan KONI Pusat untuk mencarikan jalan keluar. (esa/Rev)