Erick Thohir Rangkap Jabatan Menteri BUMN dan Ketua PSSI, Sebenarnya Boleh atau Tidak?

Bola.net - Erick Thohir kini tercatat merangkap dua jabatan penting. Selain masih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick juga menjadi Ketua PSSI.

Selain Erick Thohir, sebenarnya ada menteri lain yang juga masuk kepengurusan PSSI. Dia adalah Zainudin Amali, Menpora yang kini menjadi Wakil Ketua PSSI.

Namun, Erick Thohir tidak akan mengikuti jejak Amali yang kabarnya akan mundur dari posisi Menpora. Pria berusia 52 tahun itu memilih untuk rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI.

Ramai di media sosial terkait tuduhan pelanggaran aturan terhadap Erick Thohir karena double job merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Kementerian Negara.

PSSI Kecipratan APBN?

Berdasarkan UU itu, menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN atau APBD.

Lantas, apakah PSSI masuk organisasi yang kecipratan APBN atau APBD? Ketua PSSI periode 2019-2023, Mochamad Iriawan berulang kali mengakui pihaknya mendapatkan kue dari APBN.

APBN itu berasal dari pengajuan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk kepentingan persiapan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2023 sejak 2020.

Utas Achsanul Qosasi

Lewat utas di akun Twitternya, Achsanul Qosasi selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencoba menjelaskan terkait kucuran APBN kepada PSSI.

"Yang dibantu negara adalah timnas. Operasional PSSI dan cabang olahraga lain tidak dibiayai negara. Semua cabor yang bertanding dalam event resmi internasional akan dibantu negara melalui Kemenpora atau KONI. Mereka menyapkan rekening khusus agar mudah diaudit," ujarnya dalam akun @AchsanulQosasi.

"Uang negara untuk sepak bola bukan kewajiban. Artinya negara tak wajib membiayai. Makanya PSSI tidak punya nomenklatur. Jika PSSI butuh bantuan negara untuk timnas, maka PSSI wajib membuat prompisal yang diajukan melalui Kemenpora atau KONI. Itu pun belum tentu disetujui," imbunya.

PSSI Diguyur APBN Rp280 Miliar

Achsanul, yang notabene mantan Bendahara PSSI pada 2007-2011 itu mengungkapkan bahwa PSSI pernah mendapatkan bantuan negara ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007, Piala AFF 2010, sampai Piala AFF 2016.

Selain itu, negara juga kembali mengucurkan APBN kepada PSSI saat Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games 2018.

Terbaru, pria yang karib dipanggil AQ itu mengatakan bahwa PSSI diguyur sekitar Rp280 miliar pada 2020 untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Penjelasan Anggota BPK

"Pada 2020, PSSI menerima bantuan lagi untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Dunia U-20 2023. Artinya, PSSI menerima bantuan negara hanya saat event penting. Tidak semua kegiatan timnas dibiayai negara," ungap AQ.

"Selama PSSI berdiri, total bantuan negara untuk timnas sebesar Rp140 miliar. Untuk Piala Dunia U-20 2023, negara akan bantuk kurang lebih Rp280 miliar."

"Dalam operasional sehari-hari, PSSI tidak dibiayai negara. Sumber utama PSSI adalah nilai jual kompetisi dan hak siar timnas."

"Penerimaan PSSI per tahun sekitar Rp500 miliar, yang digunakan untuk memutar kompetisi baik profesional, amatir, dan kelompok umur, timnas putri, beach soccer, dan operasional PSSI," tutur AQ.

Negara Perlu Biayai Timnas

AQ memastikan bahwa tanggungan keseharian PSSI dan federasi lain tidak dibiayai APBN, tapi negara perlu berkontribusi ketika timnas bermain lantaran membawa panji-panji Merah Putih.

"Yang sering dibantu adalah timnas senior. Mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Setelah selesai, di-review BKPK dan diperiksa BPK," kata AQ.

"PSSI dan cabor lain secara organisasi tidab dibiayai negara. Tapi, produknya bisa atau harus dibantu negara karena bartarung atas nama negara. Bantuan berupa honorarium, akomodasi, konsumsi, suplemen, try out, training camp, dan peralatan. Jadi pelatih menjadi beban PSSI."

"Apakah PSSI memakai uang negara? Ya. Hanya untuk timnas dan bukan kewajiban dan tidak rutin. Mesti melalui pengajuan proposal. Uangnya tidak langsung. Tapi melalu Kemenpora. Negara hanya membantu, boleh juga menolak. Tidak hanya PSSI, semua cabor dibantu negara. Paling besar memang PSSI," ujar AQ.

Menteri Kabinet Jokowi Lainnya yang Rangkap Jabatan

Selain Erick Thohir, beberapa menteri kabinet Jokowi lainnya juga menjadi pimpinan federasi seperti Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) hingga Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI).

"Banyak organisasi yang dibantu negara mulai dari kepemudaan dan keagamaan. Bantuannya bervariasi sesuai kegiatan. Selain itu, ada 96 lembaga non-struktural yang dibiayai negara secara kewajiban, yang tidak masuk dalam UU No 39 2008 tentang Kementerian Negara, yang tidak boleh menteri rangkap jabatan," papar AQ.

"Saya sebelas tahun menangani keuangan PSSI. Bantuan negara hanya terjadi pada 2007 dan 2010. Selebihnya, PSSI harus menghidupi. Bantuan FIFA dan AFF setiap tahun sebensar Rp3,5 miliar harus dipertanggungjawakan," tuturnya.

Jokowi Tidak Melarang

Sebelumnya, Jokowi juga tidak melarang Erick Thohir double job sebagai menteri dan ketua federasi, seperti menteri-menteri lainnya.

"Yang paling penting mengayr waktunya. Sebab, kita kan tahu beberapa menteri seperti Pak Luhut di PASI dan Pak Prabowo di pencak silat bisa," ungkap Jokowi.

"Sudah saya sampaikan pemerintah tidak intervensi apapun pada PSSI. Tapi yang paling penting ada suatu perubahan dan reformasi total. Ada suatu transformasi sehingga kekuatan yang kita miliki dan hadir kemajuan dan road map-nya kelihatan," kata Jokowi.

Disadur dari: Bola.com (Muhammad Adiyaksa, Wiwig Prayugi) 23 Februari 2023