Kongres Tahunan PSSI Bukan Jaminan Penyelesaian Sengketa 7 Klub

Bola.net - - Salah satu agenda Kongres Tahunan PSSI pada 8 Januari di Bandung adalah membahas nasib tujuh klub yang bermasalah. Namun tampaknya solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi tak bisa langsung didapatkan dari kongres tersebut.

Sampai saat ini, memang ada tujuh klub yang terus berusaha mengembalikan namanya ke kancah sepakbola nasional. Mereka adalah Persebaya Surabaya, Arema Indonesia, Persibo Bojonegoro, Persema Malang, Persewangi Banyuwangi, Persipasi Kota Bekasi, dan Lampung FC.

Awalnya, sempat muncul rencana nasib ketujuh klub itu akan dibahas saat kongres pada 10 November lalu. Namun, PSSI kemudian memutuskan untuk membahasnya di acara Kongres Tahunan pertama di bawah kepengurusan baru PSSI yang dikomandoi oleh Letjen Edy Rahmayadi.

Untuk bisa menuntaskan permasalahan yang dihadapi klub-klub tersebut, pihak PSSI akan berupaya meneliti satu per satu masalah yang mereka hadapi. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Gusti Randa.

"Dari tujuh klub itu, kami membuat identifikasi permasalahannya. Kami bisa katakan dua kategori dulu. Seperti Persebaya, persoalannya itu dulu mereka adalah anggota PSSI, nah apakah sekarang bisa kembali," ujar Gusti saat dihubungi wartawan, Selasa .

"Yang kedua, ada persoalan satu klub tapi punya pengurus dua. Bukan orang yang kehilangan klub. Tapi ada satu klub, dua pengurus. Mereka sama-sama merasa punya hak. Untuk yang kedua, satu klub dua pengurus, itu artinya sepanjang aturannya masih ranah yuridiksi PSSI kami bisa putuskan. Tapi kalau ranah perdata pasti hukumnya bukan yuridiksi PSSI, kemungkinan harus diselesaikan di pengadilan. Jadi kami pilah-pilah dulu dari 7 klub itu, ada beberapa hal yang bisa diputuskan di kongres ada yang tidak karena bukan yuridiksi PSSI," sambungnya.

Sementara itu, untuk kategori ketiga adalah klub-klub yang sekarang ingin menjadi anggota PSSI tapi langsung tampil di Divisi Utama. Menurut Gusti, dari tujuh klub tersebut hanya Persebaya yang nasibnya bisa langsung diputuskan di Kongres 8 Januari nanti.

"Masalah dimaafkan atau tidak, itu hanya Persebaya. Kalau yang lain hukum perdata, bukan yurdiksi kami. Kalau kami pilah harus diurus di ranah lain dulu," tutupnya. (fit/asa)