Moeldoko Soroti Hubungan Tidak Harmonis PSSI dan Pemerintah

Seperti diketahui, beberapa tahun belakang ini Indonesia tak dapat tampil di pentas internasional. Ini karena FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia pada 30 Mei 2015. Sanksi diberikan karena pemerintah dianggap mengintervensi PSSI.

"Ada persoalan yang sangat mendasar di PSSI. Namun bukan tentang prestasi, tapi yang menonjol dan signifikan adalah tidak adanya hubungan yang harmonis antara PSSI dengan pemerintah," ujar Moeldoko di Kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (13/9).

Moeldoko merupakan salah satu bakal calon Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2016-2020. Jenderal bintang empat ini akan bersaing dengan Brigadir Jenderal (purn), Bernhard Limbong, Pangkrostad Letjen TNI, Edy Rahmayadi, Djohar Arifin, Tonny Apriliani, Eddy Rumpoko, Erwin Aksa, dan Kurniawan Dwi Yulianto.

Delapan kandidat tersebut akan bertarung pada Kongres Pemilihan pengurus baru PSSI yang rencananya bakal digelar di Makassar pada 17 Oktober mendatang.

Menurut Moeldoko, siapapun yang terpilih menjadi Ketum PSSI harus dapat menyatukan seluruh stakeholder sepakbola di tanah air. Sehingga, Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan.

"Siapapun yang menjadi Ketua Umum PSSI, dia harus seorang pemimpin yang bisa mengayomi dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi kelompok-kelompok dan tidak bokeh lagi mengungkit kesalahan masa lalu," pungkasnya. [initial]
 (fit/asa)