Dominasi QRIS: Tembus 56 Juta Pengguna, Bikin Sistem Pembayaran AS Khawatir

Bola.net - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap sistem pembayaran QRIS mulai ditakuti internasional. Kekhawatiran ini muncul seiring meluasnya penggunaan dan ekspansi QRIS.

Indonesia memang serius mengembangkan digitalisasi, termasuk transaksi lintas negara. QRIS menjadi ujung tombak strategi local currency settlement (LCS).

Di pasar domestik, dominasi QRIS sudah tidak terbantahkan. Penggunanya kini telah mencapai 56 juta orang.

Angka tersebut jauh melampaui pengguna kartu kredit. Basis pengguna kartu kredit di Indonesia tercatat hanya 17 juta.

Perbedaan data yang jomplang ini memicu kekhawatiran baru. Bahkan, sistem pembayaran nasional ini telah masuk dalam laporan dagang Amerika Serikat.

Fondasi Kuat Pasar Domestik

Airlangga Hartarto menegaskan pengguna QRIS di Indonesia terus meningkat pesat. Pertumbuhannya bahkan telah mengalahkan penetrasi kartu kredit.

“(Pengguna) QRIS itu terus meningkat dan jumlah penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Jadi, ini sudah lebih tinggi dari pengguna credit card (kartu kredit),” kata Airlangga dalam sebuah forum di Jakarta (9/10/2025).

Dalam data terbarunya, ia menyebut angka pengguna QRIS sudah 56 juta. Angka ini kontras dengan pengguna kartu kredit yang hanya 17 juta.

"Jadi credit card 17 juta, QRIS sudah sekitar 56 juta makanya ditakuti," tutur Airlangga di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Agresivitas Ekspansi Lintas Batas

Di sisi lain, penyedia jasa pembayaran elektronik lain mulai khawatir. Ekspansi QRIS ke berbagai negara dinilai sangat cepat.

"Indonesia juga terus mendorong digitalisasi, salah satunya local currency settlement atau local currency transaction dimana salah satunya dengan QRIS, ini kita sudah tembus berbagai negara termasuk ASEAN, 5 negara ASEAN plus Jepang juga didorong di negara UEA dan berbagai negara lain dan ini yang dikhawatirkan oleh berbagai negara," tutur Airlangga.

Bank Indonesia kini sedang menjajaki perluasan QRIS ke Uni Emirat Arab. Langkah ini penting untuk efisiensi transaksi dan mendukung stabilitas rupiah.

“Kita sedang mendorong untuk di Uni Emirat Arab. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita tidak menggunakan currency lain untuk transaksi di luar negeri. Nah, ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas rupiah kita,” ujar Airlangga Hartarto.

Masuk Radar Pengawasan AS

Ekspansi QRIS ternyata telah menjadi sorotan pemerintah Amerika Serikat (AS). Kantor Perwakilan Dagang (USTR) menyoroti hal ini dalam laporan resmi mereka.

Laporan National Trade Estimate (NTE) Report akhir Maret 2025 itu menilai regulasi QRIS berpotensi membatasi persaingan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019.

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh BI," tulis USTR dalam laporannya.

"para pemangku kepentingan internasional tidak diberi informasi mengenai perubahan yang mungkin terjadi maupun kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai sistem tersebut, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang agar lebih selaras dengan sistem pembayaran yang sudah ada."