Terkait Rio, Pemerintah Akui Perencanaan Kurang Rapi

Seperti diketahui, pemutusan kontrak Rio bersama MRT karena pebalap asal Indonesia tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontraknya. Dalam kontrak tersebut, tertulis bahwa Rio harus membayar 15 juta euro agar bisa  mengikuti balapan selama satu musim penuh.

Namun pada prosesnya, hingga 12 seri, manajemen Rio baru membayar setengahnya atau 8 juta euro dari kesepakatan awal. 8 juta euro tersebut didapat Rio dari Pertamina sebesar 5 juta euro, dan 3 juta euro dari pihak Kiky Sport.

Sejatinya Kemenpora telah meminta bantuan kepada beberapa Kementerian dan BUMN untuk membantu sisa pembayaran. Namun, dari 16 surat ke BUMN hanya maskapai Garuda Indonesia yang memberikan respons, dan itupun berupa bantuan tiketting.

"Kami akui memang ada perencanaan kurang rapi, pertama karena kami didekati tim Rio pada bulan November. Kami saat itu tetap usahakan dengan asumsi desember ada found rising, tapi leading sektor di kementerian BUMN," ujar Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senayan, Kamis (11/8).

"Kesempatan berikutnya tanggal 14 Januari, undangan sudah beredar tapi ada insiden bom Tamrin, lalu Menpora ambil alih leading sektor dan bawa ke wapres," tambahnya.

Selain itu, Kemenpora juga telah meminta bantuan dana APBN, namun tidak disetujui oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi itu membuat Kemenpora pun angkat tangan.

Kendati demikian, Kemenpora tetap melakukan berbagai macam upaya untuk membantu Rio. Pertama, melakukan saweran dari karyawan Kemenpora, dan kedua melakukan kerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) dan Kemenkominfo untuk mengumpulkan dana lewat SMS For Rio.

"Saweran dari pejabat Kemenpora terkumpul Rp 300 juta. Sementara sms donasi for Rio, menurut asosiasi hampir Rp 300 juta juga. Itu semua langsung dikirim ke rekening Rio," pungkasnya
 (fit/mac)