Angelina: Polemik Harus di Selesaikan Secara Kekeluargaan

Angelina: Polemik Harus di Selesaikan Secara Kekeluargaan
Angelina Sondakh (c) BOLA-esa
- Buntut kekisruhan terkait tuduhan intervensi dan pemilihan ketua umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia periode 2011/2015, membuat anggota komisi X DPR RI, Angelina Sondakh, angkat bicara.

Angie, sapaan karib istri Almarhum Adjie Massaid, manajer timnas U-23, meminta kepada semua pihak terkait agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan asas kekeluargaan dan jalur komunikasi yang baik.

Permasalahan yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Malarangeng dan Ketum , Nurdin Halid, Angie mengungkapkan, sejatinya dapat diselesaikan tanpa harus saling menjatuhkan antara satu sama lainnya.

"Apalagi kita ketauhi, keduanya (Bapak Andi dan Nurdin) berasal dari kampung yang sama, yakni Makassar. Artinya, bisa dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan dan komunikasi yang lebih hangat," terang Angie, ketika jeda istirahat rapat dengar pendapat oleh Ketum PSSI di kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3) sore tadi.

Selain itu, Puteri Indonesia tahun 2001 tersebut, juga sangat prihatin melihat berita yang berkembang di media massa terkait polemik pemilihan Ketum PSSI.

"Harusnya, tidak boleh berlarut-larut seperti ini. Apalagi, sama-sama kita lihat banyak energi negatif berupa aksi demonstrasi yang ditujukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan salah satu pihak," terangnya.

Lebih jauh, Angelina juga mengkritisi PSSI yang selama ini selalu berlindung di balik peraturan dan statuta . termasuk ketika ada intervensi dari pemerintah.

"PSSI juga tidak boleh kaku atau berlebihan sehingga terkesan memaksakan menerapkan aturan FIFA. Pasalnya, PSSI harus mengingat bahwa mereka masih berada dalam naungan peraturan Indonesia. Sehingga, apa pun yang terjadi di dalamnya tak melulu harus berpatokan kepada FIFA," jelasnya.

Semisal, Angie mencontohkan, baik untuk urusan pemilihan calon Ketum PSSI atau beberapa tindakan lainnya, PSSI selalu mengacu kepada panduan dan statuta FIFA. Sudah sering mereka mengatasnamakan FIFA untuk urusan tindakan yang mereka ambil.

Kasus teranyar adalah ketika Menpora Andi Mallarangeng mereka nilai melakukan intervensi. Sementara Menpora sendiri beralasan bahwa ia bertindak atas dasar UU Olahraga.

Dari FIFA, intervensi pemerintah memang bisa menyebabkan sebuah negara dilarang berlaga di ajang internasional. Tapi Menpora mengatakan bahwa sanksi seperti itu adalah hal yang biasa.

"Nantinya, siapa pun ketuanya, saya dan rakyat, hanya menginginkan prestasi," pungkas dia.  (bola/esa/dra)

Berita Terkait