Joint Committee Bekerja Usai Sidang Komite Darurat FIFA

- Banyaknya butir-butir dalam pasal Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman, membuat Tim Task Force AFC dan belum memberikan surat yang berisikan pedoman pekerjaan bagi Joint Committee (JC).

Setidaknya, hal tersebut yang diterangkan Ketua JC dari pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Todung Mulya Lubis kepada .

Dilanjutkannya, Tim Task Force AFC dan FIFA mendapatkan sedikit kesulitan dalam membantu menyelesaikan persepakbolaan nasional.

Saya rasa, Tim Task Force dan FIFA  AFC mengalami sedikit kesulitan dalam mencari formulasi yang tepat. Sebab, banyak hal-hal yang patut dipelajari lebih jauh, terang pria kelahiran Muara Botung, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia, 4 Juli 1949 tersebut.

Meski begitu, Pendiri the Law Office of Mulya Lubis and Partners (1991) mengisyaratkan jika surat balasan dari Tim Task Force AFC dan FIFA baru akan terbit setelah Komite Darurat FIFA menggelar sidang.

Dalam sidang tersebut sebelumnya, di Zurich, Swiss pada 30 Maret 2012, FIFA memutuskan sejumlah hal, termasuk kisruh sepak bola Indonesia yang sebelumnya juga dibahas dalam sidang Komite Asosiasi FIFA.

Dalam keputusannya, FIFA meminta agar PSSI benar-benar menyelesaikan dualisme kompetisi hingga 15 Juni 2012. Namun, sebelum

deadline tersebut, kedua kubu yang berpolemik sepakat untuk menandatangani MoU.

Alhasil, sampai surat tersebut belum terbit, JC masih belum dapat berjalan dan harus sabar menunggu. Mungkin, untuk sekedar menyatukan pemahaman, JC bisa menggelar pertemuan. Tapi sekali lagi, pertemuan tersebut belum bisa mengambil keputusan berarti, tegas pria yang pernah menjabat sebagai Presiden dari The Club Pengacara Jakarta (1992/2000), Kepala Dewan Etis Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) (1980-1983) tersebut.

Dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan persoalan dualisme kompetisi sepak bola nasional nanti, Todung akan dibantu tiga anggotanya, Deputi Sekjen Bidang Kompetisi PSSI Saleh Ismail Mukadar, Wakil Ketua Komisi Disiplin Catur Agus Saptono, dan CEO PT Liga Prima Indonesia Sportindo (PT LPIS) Widjajanto.

KG yang berisikan empat anggota PSSI dan empat Indonesia Super League (ISL) tersebut, bertugas untuk mengevaluasi kompetisi Indonesian Premier League (IPL) dan ISL. Diharapkan, secepatnya terbentuk satu kompetisi dan pengelola profesional di Indonesia. (esa/dzi)