Kirim Tim PON, Djohar Minta Pemain Binaan PSSI Resmi
Editor Bolanet | 9 Agustus 2012 11:45
- Djohar Arifin mengingatkan pengurus KONI Sulteng untuk mengirim atlet sepakbola PON XVIII Riau yang merupakan binaan PSSI resmi.
PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin, ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah, katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah, tandas Djohar. (ant/end)
PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin, ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah, katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah, tandas Djohar. (ant/end)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Menanti Debut John Herdman! Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
Tim Nasional 13 Februari 2026, 16:28
-
Asian Games 2026: Aturan Baru Jegal Timnas Indonesia, PSSI Wajib Lobi AFC!
Tim Nasional 13 Februari 2026, 15:47
-
Timnas Indonesia U-23 Dikabarkan Terancam Absen di Asian Games 2026, Ini Respons PSSI
Tim Nasional 12 Februari 2026, 18:37
LATEST UPDATE
-
Prediksi BRI Super League: PSBS Biak vs Semen Padang 8 Maret 2026
Bola Indonesia 7 Maret 2026, 14:54
-
Krisis Memanas, Tottenham Bisa Jadi Favorit Kena Degradasi!
Liga Inggris 7 Maret 2026, 14:34
-
Prediksi BRI Super League: Persib vs Persik 8 Maret 2026
Bola Indonesia 7 Maret 2026, 13:49
-
Tidak Ada yang Peduli dengan Marcus Rashford di Barcelona
Liga Spanyol 7 Maret 2026, 12:38

















