Komisi X DPR RI Desak Semua Pihak Laksanakan Putusan Sela PTUN

- Komisi X DPR RI merampungkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), PT Liga Indonesia (PT LI) dan perwakilan klub ISL, Divisi Utama, dan Liga Nusantara, di ruang Komisi X DPR RI, Selasa (26/5).

Kesempatan tersebut, dipimpin Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya. Dari pihak PSSI, dihadiri Wakil Ketua Umum, Erwin Dwi Budiawan, Komite Eksekutif (Exco) Djamal Aziz, Gusti Randa, Diza Ali, La Siya dan Tony Aprilani. Sedangkan PT LI, di antaranya Joko Driyono, selaku CEO PT LI.

Lalu dari perwakilan Persipura, terlihat hadir Bento Madubun serta Rocky Bebena, perwakilan Persebaya, Gede Widiade dan Harry Ruswanto. Perwakilan Persipura datang sekaligus untuk menjelaskan persoalan yang sebelumnya terjadi, yakni batalnya pelaksanaan pertandingan 16 besar Piala AFC 2015 karena tiga pemain asing Pahang tidak mendapatkan visa.

Permintaan kepada pimpinan DPR tertuang dalam catatan RDPU. Itu menjadi opsi langkah yang akan dilakukan dan menjadi poin setelah mendapatkan saran dari beberapa anggota Komisi X DPR RI, seperti Dadang Rusdiana dan Moreno.

Harus konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden. Ini karena Menpora sulit datang, kata Dadang Rusdiana.

Rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden harus dilakukan 1-2 hari ke depan, tambah Anas T dari partai PPP.

Dalam catatan RDPU, Komisi X DPR RI akan meminta pimpinan DPR RI, Setya Novanto, untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden RI, Joko Widodo. Selain itu, juga mendesak agar semua pihak terutama Menpora Imam Nahrawi untuk melaksanakan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PSSI. Putusan PTUN membuat Surat Keputusan Menpora per 17 April berupa pembekuan PSSI sementara tidak berlaku.

Tim Transisi yang sebelumnya dibentuk untuk menjalankan kompetisi, mengelola tim nasional Indonesia, dan membentuk kepengurusan PSSI yang baru pun harus berhenti.

Komisi X juga akan menjadikan penjelasan PSSI, perwakilan klub dalam RDPU sebagai bahan dan pertimbangan utama dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora Imam, yang dijadwalkan Rabu (27/5).

Hanya saja, Menpora Imam Nahrawi belum dapat memenuhi undangan tersebut dan telah meminta penundaan rapat kerja awal Juni dengan alasan Menpora sedang melakukan kegiatan terkait persiapan SEA Games XXVIII 2015. (esa/dzi)