Komnas HAM Berpihak Kepada Korban Kesengsaraan Menpora Imam
Editor Bolanet | 13 Agustus 2015 20:17
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, tidak menghadir undangan Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (13/8). Dalam kesempatan tersebut, justru hanya dihadiri perwakilannya.
Padahal, Komnas HAM berharap Menpora Imam hadir supaya dapat duduk bersama membicarakan konflik sepak bola Indonesia. Sementara dari pihak PSSI langsung dihadiri Ketua Umum, La Nyalla Mahmud Matalitti.
Seharusnya, pertemuan ini dihadiri oleh Imam Nahrawi agar semuanya bisa jelas. Jika beliau tidak datang, pertemuan ini menjadi tidak objektif dan seakan-akan menghakimi Kemenpora. Pihak Kemenpora hanya diwakili oleh staf. Tidak ada konfirmasi dari Imam Nahrawi untuk tidak hadir dalam pertemuan ini, terang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Tidak hanya kedua belah pihak, Siane menegaskan juga mengundang sejumlah pihak. Di antaranya, yakni Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Dali Tahir (mantan pengurus PSSI, AFC, dan FIFA), Rahmat Darmawan (mantan Pelatih Persija Jakarta), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan perangkat pertandingan seperti wasit, dan suporter.
Hingga kini, Menpora Imam belum juga mencabut SK Pembekuan PSSI. Padahal, PSSI telah memenangkan gugatan untuk menunda SK Pembekuan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, Menpora Imam tidak ingin begitu saja menyerah dan melakukan banding. Alhasil, hal tersebut membuat konflik sepak bola berkepanjangan. Siene menuturkan, dibekukannya PSSI oleh Menpora Imam melalui Surat Keputusan (SK) 01307, membuat para pelaku sepak bola kehilangan penghasilannya.
Kontan, hal tersebut membuat Komnas HAM harus ikut campur, karena konflik ini dianggap telah melanggar HAM.
Kami menilai, dampak SK tersebut sangat luar biasa. Tidak hanya sekadar kerugian bagi para pemain, pelatih, dan wasit, namun bisa menambah angka pengangguran di Indonesia, tukas Siane Indriani.
Kami juga berharap, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bisa memperhatikan kondisi ini. Meski memberikan sikap, kami menegaskan tidak berpihak kepada PSSI atau Kemenpora. Namun, kami hanya berpihak kepada korban karena telah mengalami kesengsaraan, pungkasnya. [initial]
(esa/asa)
Padahal, Komnas HAM berharap Menpora Imam hadir supaya dapat duduk bersama membicarakan konflik sepak bola Indonesia. Sementara dari pihak PSSI langsung dihadiri Ketua Umum, La Nyalla Mahmud Matalitti.
Seharusnya, pertemuan ini dihadiri oleh Imam Nahrawi agar semuanya bisa jelas. Jika beliau tidak datang, pertemuan ini menjadi tidak objektif dan seakan-akan menghakimi Kemenpora. Pihak Kemenpora hanya diwakili oleh staf. Tidak ada konfirmasi dari Imam Nahrawi untuk tidak hadir dalam pertemuan ini, terang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Tidak hanya kedua belah pihak, Siane menegaskan juga mengundang sejumlah pihak. Di antaranya, yakni Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Dali Tahir (mantan pengurus PSSI, AFC, dan FIFA), Rahmat Darmawan (mantan Pelatih Persija Jakarta), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan perangkat pertandingan seperti wasit, dan suporter.
Hingga kini, Menpora Imam belum juga mencabut SK Pembekuan PSSI. Padahal, PSSI telah memenangkan gugatan untuk menunda SK Pembekuan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, Menpora Imam tidak ingin begitu saja menyerah dan melakukan banding. Alhasil, hal tersebut membuat konflik sepak bola berkepanjangan. Siene menuturkan, dibekukannya PSSI oleh Menpora Imam melalui Surat Keputusan (SK) 01307, membuat para pelaku sepak bola kehilangan penghasilannya.
Kontan, hal tersebut membuat Komnas HAM harus ikut campur, karena konflik ini dianggap telah melanggar HAM.
Kami menilai, dampak SK tersebut sangat luar biasa. Tidak hanya sekadar kerugian bagi para pemain, pelatih, dan wasit, namun bisa menambah angka pengangguran di Indonesia, tukas Siane Indriani.
Kami juga berharap, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bisa memperhatikan kondisi ini. Meski memberikan sikap, kami menegaskan tidak berpihak kepada PSSI atau Kemenpora. Namun, kami hanya berpihak kepada korban karena telah mengalami kesengsaraan, pungkasnya. [initial]
Baca Juga:
Inovasi, Menpora Imam Kombinasikan Atletik di Piala Kemerdekaan
PSSI: Bukan PSSI Yang Hentikan Kompetisi, Tapi Menpora
Roy Suryo Ajak Masyarakat Bergerak Lawan Menpora
Roy Suryo Desak Jokowi Pantau Kinerja Menpora
Menpora Minta Komisi Yudisial Untuk Mengawasi Hakim PTUN
Terkait Piala Kemerdekaan, Menpora Minta Laporan Tim Transisi
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
LATEST UPDATE
-
Kabar Buruk untuk Arsenal, William Saliba Menepi dalam Waktu Lama
Liga Inggris 23 Juli 2026, 06:07
-
Tinggalkan Chelsea, Alejandro Garnacho Sepakat Gabung Aston Villa
Liga Inggris 23 Juli 2026, 05:49
-
Piala Dunia 2026: Spanyol dan Prancis Dominasi Tim Terbaik Turnamen
Piala Dunia 23 Juli 2026, 02:00
-
Santiago Gimenez Masuk Radar Lazio, AC Milan Cuma Mau Jual Permanen
Liga Italia 22 Juli 2026, 21:57
LATEST EDITORIAL
-
6 Alternatif Enzo Fernandez untuk Real Madrid
Editorial 3 Juli 2026, 14:19
-
Makin Panas! 5 Opsi Klub Baru Julian Alvarez, Barcelona Jadi Tujuan Impian
Editorial 24 Juni 2026, 15:34
-
6 Kemenangan Terbesar dalam Sejarah Piala Dunia
Editorial 15 Juni 2026, 16:55















