Komnas HAM Berpihak Kepada Korban Kesengsaraan Menpora Imam
Editor Bolanet | 13 Agustus 2015 20:17
- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, tidak menghadir undangan Komnas HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (13/8). Dalam kesempatan tersebut, justru hanya dihadiri perwakilannya.
Padahal, Komnas HAM berharap Menpora Imam hadir supaya dapat duduk bersama membicarakan konflik sepak bola Indonesia. Sementara dari pihak PSSI langsung dihadiri Ketua Umum, La Nyalla Mahmud Matalitti.
Seharusnya, pertemuan ini dihadiri oleh Imam Nahrawi agar semuanya bisa jelas. Jika beliau tidak datang, pertemuan ini menjadi tidak objektif dan seakan-akan menghakimi Kemenpora. Pihak Kemenpora hanya diwakili oleh staf. Tidak ada konfirmasi dari Imam Nahrawi untuk tidak hadir dalam pertemuan ini, terang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Tidak hanya kedua belah pihak, Siane menegaskan juga mengundang sejumlah pihak. Di antaranya, yakni Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Dali Tahir (mantan pengurus PSSI, AFC, dan FIFA), Rahmat Darmawan (mantan Pelatih Persija Jakarta), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan perangkat pertandingan seperti wasit, dan suporter.
Hingga kini, Menpora Imam belum juga mencabut SK Pembekuan PSSI. Padahal, PSSI telah memenangkan gugatan untuk menunda SK Pembekuan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, Menpora Imam tidak ingin begitu saja menyerah dan melakukan banding. Alhasil, hal tersebut membuat konflik sepak bola berkepanjangan. Siene menuturkan, dibekukannya PSSI oleh Menpora Imam melalui Surat Keputusan (SK) 01307, membuat para pelaku sepak bola kehilangan penghasilannya.
Kontan, hal tersebut membuat Komnas HAM harus ikut campur, karena konflik ini dianggap telah melanggar HAM.
Kami menilai, dampak SK tersebut sangat luar biasa. Tidak hanya sekadar kerugian bagi para pemain, pelatih, dan wasit, namun bisa menambah angka pengangguran di Indonesia, tukas Siane Indriani.
Kami juga berharap, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bisa memperhatikan kondisi ini. Meski memberikan sikap, kami menegaskan tidak berpihak kepada PSSI atau Kemenpora. Namun, kami hanya berpihak kepada korban karena telah mengalami kesengsaraan, pungkasnya. [initial]
(esa/asa)
Padahal, Komnas HAM berharap Menpora Imam hadir supaya dapat duduk bersama membicarakan konflik sepak bola Indonesia. Sementara dari pihak PSSI langsung dihadiri Ketua Umum, La Nyalla Mahmud Matalitti.
Seharusnya, pertemuan ini dihadiri oleh Imam Nahrawi agar semuanya bisa jelas. Jika beliau tidak datang, pertemuan ini menjadi tidak objektif dan seakan-akan menghakimi Kemenpora. Pihak Kemenpora hanya diwakili oleh staf. Tidak ada konfirmasi dari Imam Nahrawi untuk tidak hadir dalam pertemuan ini, terang Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Tidak hanya kedua belah pihak, Siane menegaskan juga mengundang sejumlah pihak. Di antaranya, yakni Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi), Dali Tahir (mantan pengurus PSSI, AFC, dan FIFA), Rahmat Darmawan (mantan Pelatih Persija Jakarta), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan perangkat pertandingan seperti wasit, dan suporter.
Hingga kini, Menpora Imam belum juga mencabut SK Pembekuan PSSI. Padahal, PSSI telah memenangkan gugatan untuk menunda SK Pembekuan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sayangnya, Menpora Imam tidak ingin begitu saja menyerah dan melakukan banding. Alhasil, hal tersebut membuat konflik sepak bola berkepanjangan. Siene menuturkan, dibekukannya PSSI oleh Menpora Imam melalui Surat Keputusan (SK) 01307, membuat para pelaku sepak bola kehilangan penghasilannya.
Kontan, hal tersebut membuat Komnas HAM harus ikut campur, karena konflik ini dianggap telah melanggar HAM.
Kami menilai, dampak SK tersebut sangat luar biasa. Tidak hanya sekadar kerugian bagi para pemain, pelatih, dan wasit, namun bisa menambah angka pengangguran di Indonesia, tukas Siane Indriani.
Kami juga berharap, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bisa memperhatikan kondisi ini. Meski memberikan sikap, kami menegaskan tidak berpihak kepada PSSI atau Kemenpora. Namun, kami hanya berpihak kepada korban karena telah mengalami kesengsaraan, pungkasnya. [initial]
Baca Juga:
- Inovasi, Menpora Imam Kombinasikan Atletik di Piala Kemerdekaan
- PSSI: Bukan PSSI Yang Hentikan Kompetisi, Tapi Menpora
- Roy Suryo Ajak Masyarakat Bergerak Lawan Menpora
- Roy Suryo Desak Jokowi Pantau Kinerja Menpora
- Menpora Minta Komisi Yudisial Untuk Mengawasi Hakim PTUN
- Terkait Piala Kemerdekaan, Menpora Minta Laporan Tim Transisi
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Peta Kekuatan Peserta Piala Presiden 2025: Liga Indonesia All Star
Bola Indonesia 1 Juli 2025, 15:27
LATEST UPDATE
-
Kontingen Belanda Bikin Nyaman Ryan Gravenberch di Liverpool, Tapi...
Liga Inggris 8 Maret 2026, 01:41
-
Usai Mansfield Town, Arsenal Alihkan Fokus ke Bayer Leverkusen
Liga Inggris 8 Maret 2026, 01:37
-
Mikel Arteta akui Mansfield Buat Arsenal Menderita
Liga Inggris 8 Maret 2026, 01:27
-
Maarten Paes Starter, Ajax Kalah Telak dari Groningen
Liga Eropa Lain 8 Maret 2026, 00:30
-
Tempat Menonton Newcastle vs Man City: Tayang di Mana dan Jam Berapa?
Liga Inggris 7 Maret 2026, 23:55
-
Saingi MU, Liverpool Juga Incar Bintang Juventus Ini di Musim Panas 2026
Liga Inggris 7 Maret 2026, 23:51
-
Ryan Gravenberch Resmi Teken Kontrak Baru di Liverpool
Liga Inggris 7 Maret 2026, 22:59
-
Hasil Borneo FC vs Persebaya: Pesut Etam Hajar Bajul Ijo 5-1
Bola Indonesia 7 Maret 2026, 22:35












