Kongres Tahunan PSSI, SOS Sampaikan Tujuh Usulan

1. Memperjelas Status Badan Hukum PSSI

SOS mengusulkan agar PSSI mempertegas status badan hukum mereka. Terlebih lagi, dua tahun mendatang, PSSI akan menggelar hajatan akbar Piala Dunia U-20, yang pastinya akan bersinggungan dengan pendanaan baik dari FIFA, pemerintah maupun pihak ketiga.

"Mereka bisa mencontoh FA Inggris atau FA Hongkong sebagai entity commercial berbentuk Ltd (perseroan terbatas)," tutur Akmal

2. Penyelesaian Kasus Legalitas Dualisme Klub

SOS juga meminta agar pada kongres ini PSSI menyelesaikan kasus legalitas dualisme klub, yang mereka nilai belum tuntas. SOS menilai bahwa, jika tak dicarikan solusi terbaik, hal ini akan menjadi bom waktu.

"Misalnya, status Arema FC dan Arema Indonesia," sambung Akmal.

3. Terbitkan Aturan Jual Beli Klub

Ketiga, SOS meminta PSSI menertibkan proses jual beli klub. Federasi diminta segera menerbitkan aturan jual beli klub agar tak lagi terjadi jual beli lisensi yang dilarang FIFA.

"Termasuk di dalam regulasi yang jelas dan tegas soal perpindahan home base, pergantian nama dan rebranding logo. Jangan sampai semua tanpa aturan dan berjalan seperti hukum rimba atau semaunya," papar Akmal.

4. Kepastian tentang Cross Ownership

Selain soal jual beli, SOS juga meminta PSSI menunjukkan ketegasan soal cross ownership. Menurut Akmal, cross ownership merupakan hal yang terlarang oleh FIFA, karena berpotensi terjadinya match fixing.

"Tidak boleh ada personal dan atau perseroan yang mengendalikan lebih dari satu klub. PSSI juga harus merevisi statutanya agar tidak bertentangan dengan regulasi FIFA," tuturnya.

5. Atur Suporter

Tak hanya soal klub, SOS meminta PSSI juga lebih peduli kepada suporter. Mereka berharap agar federasi mengeluarkan regulasi yang mengatur soal suporter ini.

"PSSI perlu mengeluarkan regulasi untuk suporter agar tak lagi ada korban nyawa di lapangan," kata Akmal.

6. Kejelasan Soal PT LIB

SOS juga berharap pada Kongres Tahunan ini, PSSI membeber kejelasan soal status PT Liga Indonesia Baru (LIB), sebagai league goverment body. Kejelasan ini, menurut Akmal, terkait aspek legalitas dan kepemilikan sahamnya.

"Ini termasuk peralihan saham dari klub degradasi ke klub promosi," paparnya.

7. Operator Liga 2

Terakhir, SOS berharap agar Liga 2 memiliki operator kompetisi sendiri. Mereka tak lagi di bawah PT Liga Indonesia Baru, yang selama ini menjadi operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2.

"Liga 2 harus mempunyai league governing body (operator) sendiri. Ini agar pengelolaan mereka lebih mandiri dan lebih maksimal," tandasnya.

(Bola.net/Dendy Gandakusumah)