Menpora Sanggah Pejabat Negara Jadi Calon Ketum dan Waketum PSSI sebagai Bentuk Intervensi, Begini Penjelasannya

Bola.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali membantah pencalonan pejabat negara sebagai Ketua Umum (Ketum), Wakil Ketua Umum (Waketum), hingga anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI sebagai bentuk intervensi negara kepada PSSI.

Dua pejabat negara maju untuk menjadi Calon Ketum (Caketum) PSSI. Keduanya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti.

Selain itu, Menpora bahkan juga bersaing dalam kontestasi Waketum PSSI bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andre Rosiade.

PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta pada Kamis (16/2/2023) untuk memilih satu Ketum, dua Waketum, dan 12 anggota Exco menggantikan kepengurusan Mochamad Iriawan.

PSSI terpaksa melakukan KLB dan kongres pemilihan lebih cepat untuk menuruti rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Bisa tidak membedakan intervensi, keikutsertaan, dan memfasilitasi? Itu ada klasifikasi-klasifikasinya," ujar Menpora, dalam acara FGD Penyempurnaan Inpres No.3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

"Intervensi itu, pemerintah misalnya, Liga 2 dihentikan, kemudian pemerintah memaksakan harus jalan. Itu namanya intervensi."

"Kalau ini kan tidak. Kongres sesuatu hal yang biasa saja. Kemudian setiap orang punya hak untuk ikut. Mau siapa pun dia karena kan tidak ada pembatasan di situ," tambah Menteri asal Gorontalo ini.