Pakar Hukum Tata Negara Nilai Menpora Tak Patuh Hukum
Editor Bolanet | 8 Juli 2015 20:53
- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan jika Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, tidak patuh terhadap putusan sela yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) atas gugatan terhadap PSSI..
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan, kata Yusril.
Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi, tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan, kata Yusril.
Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi, tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
LATEST UPDATE
-
Spanyol Juara Dunia, Luis De La Fuente: Mana Tatto-mu, Cucurella?
Piala Dunia 21 Juli 2026, 06:00
-
Tes Medis Kelar, Chelsea Perkenalkan Morgan Rogers Hari Ini
Liga Inggris 21 Juli 2026, 05:34
-
Spanyol Memang Sebagus Itu
Piala Dunia 20 Juli 2026, 23:59
-
Ferran Torres, Ia yang Terus Melangkah hingga Takdir Menemukan Namanya
Piala Dunia 20 Juli 2026, 23:44
-
Bagaimana Spanyol Mencapai Puncak Dunia
Piala Dunia 20 Juli 2026, 22:55
-
Piala Dunia 2026 Memperlihatkan Perkembangan Pesat Sepak Bola Afrika
Piala Dunia 20 Juli 2026, 22:50
-
Donald Trump 'Dihilangkan' di Foto Juara Spanyol
Piala Dunia 20 Juli 2026, 21:33
-
Bagaimana Spanyol Membuat Argentina dan Messi Tak Berkutik di Final
Piala Dunia 20 Juli 2026, 21:07
LATEST EDITORIAL
-
6 Alternatif Enzo Fernandez untuk Real Madrid
Editorial 3 Juli 2026, 14:19
-
Makin Panas! 5 Opsi Klub Baru Julian Alvarez, Barcelona Jadi Tujuan Impian
Editorial 24 Juni 2026, 15:34
-
6 Kemenangan Terbesar dalam Sejarah Piala Dunia
Editorial 15 Juni 2026, 16:55











