PSSI Sebut BOPI Sudah Mengambil Alih Fungsi Pemerintah

- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kembali menegaskan jika Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tidak perlu melakukan verifikasi klub peserta kompetisi yang bakal diputar.

Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, mengatakan BOPI tidak diperlukan jika berpatokan pada peraturan di dalam UU dan PP. Sesuai peraturan, sepak bola Indonesia harus di bawah induk cabang olahraga, dalam hal ini PSSI. PSSI pun disebut akan mengupayakan izin langsung dari kepolisian tanpa lewat BOPI.

PSSI menganggap BOPI justru memperpanjang rantai birokrasi. Selalu dibilang, BOPI perpanjangan tangan pemerintah dan pernyataan itu selalu diulang-ulang. Kalau tidak lewat BOPI disebut melawan pemerintah. Perlu digarisbawahi, badan olahraga profesional harus independen karena bicara profesionalitas. Dengan campur tangan pemerintah itu berarti tidak independen, ujar Aristo Pangaribuan

Saat di PTUN, BOPI menghadirkan M. Kusnaeni dan ketika tanya jawab prosedur BOPI, BOPI tidak punya prosedur verifikasi klub yang baku dan itu diakui. Mereka tidak punya dan mengadopsi dari regulasi lisensi PSSI. Bagaimana mungkin, itu diambil kemudian jadi adjudikator atas suatu hal yang tidak dipahami dan dibuat sendiri, imbuhnya.

Bahkan ditegaskannya, BOPI juga sudah mengambil alih fungsi pemerintah. Misalnya saja, dalam verifikasi pajak. Hal tersebut, sama saja mengambil fungsi Kementerian Keuangan dan soal tenaga kerja. Dengan demikian, BOPI pun mengambil fungsi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Seharusnya tidak seperti itu. Mereka sebagai eksekutor, konseptor, dan adjudikator. Ini yang menjadi sebab saya katakan memperpanjang rantai birokrasi. Akibatnya kompetisi berhenti dan mereka ambil keputusan berdasarkan like and dislike, pungkasnya (esa/dzi)