Terkait Kasus Apung Widadi, Ini Tanggapan The Jakmania

- Tidak ada kejutan berarti yang diberikan aktivis kelompok pemerhati sepak bola Save Our Soccer (SoS), Apung Widadi, dalam conference press "Buruk muka cermin dibelah mengkritisi situasi malah dikebiri itulah kondisi PSSI kini," di halaman kantor KONTRAS, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2)

Apung Widadi ternyata tidak memiliki bukti terkait tulisannya di forum Facebook milik Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI), yang bisa diartikan sebagai tudingan kepada Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sekaligus Ketua Badan Tim Nasional (BTN), La Nyalla Mahmud Matalitti (LNM).

Di forum tersebut, Apung menuliskan bahwa pendapatan dari hak siar SCTV untuk Timnas U-19, senilai Rp 16 miliar diputar LNM untuk membiayai Persebaya palsu.

Sehari sebelumnya, atau Selasa (11/2), SoS memang menyebar  undangan untuk conference press, berbunyi "Buruk muka cermin dibelah mengkritisi situasi malah dikebiri itulah kondisi PSSI kini."

Dalam undangan tersebut, tertulis akan dihadiri sebagai pembela hukum Apung Widadi dari Public Interest Lawyer Network Muh Nur, Juru bicara Sos Richard Ahmad (Wakil Ketua Umum The Jakmania) dan tentu saja teman-teman dari Forum diskusi suporter Indonesia.

"The Jakmania tidak ikut-ikutan SOS. Jadi, kalau ada orang/pengurus Jakmania yang ikut-ikut, itu bukan atas nama lembaga resmi atau organisasi. Kami mendukung sepak bola ini yang sedang dibangun. Kami mendukung sepak bola ini ke arah yang lebih maju," ungkap Muhammad Larico Ranggamone, Ketua Umum The Jakmania- julukan suporter Persija Jakarta.

"Perihal finansial, bukan urusan suporter. Layaknya suporter, tentu hanya sebatas mendukung timnya/Timnas agar mampu berprestasi yang lebih maju. Kalau suporter mengorek-orek finansial atau keuangan, tentu patut dicurigai. Sekali lagi, Jakmania secara lembaga resmi tidak ikut-ikutan  SOS," tuturnya.

Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, menegaskan jika yang ditulis Apung sama sekali tidak berdasar dan menyesatkan. Bahkan, Apung dinilai telah mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong.

Dipaparkannya, hukum Indonesia mengatur masalah pencemaran nama baik melalui undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan KUHP pasal 14 ayat 1. Ancaman hukuman dari pasal ini, sampai tiga tahun penjara. (esa/dzi)