TGIPF: PSSI Ngaku Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Tragedi Kanjuruhan

Serafin Unus Pasi | 11 Oktober 2022 19:30

Kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Liga 1 2022/2023 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022) malam WIB. (c) AP Photo

Bola.net - PSSI merasa tak bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 132 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022). Hal ini diungkapkan oleh Akmal Marhali, selaku anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

TGIPF memanggil pengurus PSSI bersama direksi PT Liga Indonesia Baru (LIB) ke Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (11/10). Pertemuan itu berlangsung sejak siang sampai sore tadi.

Dari PSSI hadir Ketua Umum (Ketum), Mochamad Iriawan, Wakil Ketua Umum (Waketum), Iwan Budianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Yunus Nusi, dan juru bicara untuk tragedi Kanjuruhan, Ahmad Riyadh.

Dalam pemaparannya, PSSI merasa tidak bertanggung jawab atas insiden memilukan di Malang, mengacu terhadap pasal 3 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021'.

"PSSI menyampaikan bahwa mereka punya aturan untuk tidak bertanggung jawab terhadap kasus ini," ujar Akmal Marhali.

"Jadi awalnya mereka menyampaikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Tapi ujung-ujungnya mereka terima masukan kami semua sebagai masukan yang baik," katanya menambahkan.

Transformasi PSSI Jadi Salah Satu Kunci Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Presiden Prabowo Subianto Sambut Baik Kedatangan Gianni Infantino ke Indonesia, Siap Bangun Sepak Bola Nasional Bersama FIFA!

1 dari 2 halaman

Belum Menghasilkan Kesimpulan

Akmal Marhali menjelaskan, dari pertemuan TGIPF dengan PSSI dan LIB pada hari ini belum menghasilkan kesimpulan apa pun apalagi keputusan. Termasuk apakah nantinya akan ada pengurus PSSI dan LIB yang dinyatakan bersalah atas kasus tersebut.

"Tapi belum sampai pada kesimpulan nanti tanggung jawabnya akan seperti apa," tutur Akmal Marhali.

"PSSI mau menghukum apa dari kasus ini. Siapa saja yang mau dihukum sama PSSI. Dalam konteks football family, apakah PSSI akan menghukum dirinya sendiri? Nah ini kan menarik," imbuhnya.

PSSI Beri Restui Laga Persija vs Persib Digelar di Stadion Gelora Bung Karno

Marselino Ferdinan Fokus Rehabilitasi usai Operasi Lutut di Sevilla

2 dari 2 halaman

Isi Pasal 3 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021'

1. Panpel wajib, dengan biayanya sendiri, bertanggung jawab secara penuh untuk:

a. Mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI melalui peraturan ini dan juga semua peraturan, arahan, pedoman, dan surat edaran PSSI yang terkait lainnya;
b. Mematuhi semua hukum yang berlaku;
c. Membayar seluruh pajak, ongkos, bea, dan biaya lainnya yang harus dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini, kecuali jika secara tegas disebutkan lain dalam peraturan ini atau peraturan PSSI terkait lainnya;
d. Panpel menjamin, membebaskan, dan melepaskan PSSI (beserta para petugasnya) dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini; dan
e. Menunjuk Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer).

2. Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) wajib:

a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Panpel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.
3. Petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) harus terlatih dan berpengalaman dalam hal pengendalian massa, keselamatan dan keamanan pada rangkaian pertandingan/turnamen sepakbola serta memiliki kualifikasi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang relevan (jika ada).

(Bola.net/Fitri Apriani)