Voters Kongres Tahunan PSSI Diminta Sesuai Statuta

- Konflik di Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dipastikan kembali meruncing. Pemicunya, perdebatan terkait voters yang berhak menghadiri Kongres Tahunan PSSI pada Juni mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Hadiyandra, mengatakan voters untuk Kongres Tahunan tersebut yakni seperti yang tertuang dalam SKI Ketua Umum PSSI No: SKEP/32/JAH/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 tentang 100 voters peserta Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, pada 17 Maret silam.

Bertolak dari penegasan tersebut, Hadiyandra meralat surat PSSI yang sudah sempat dikirim kepada KONI Provinsi terkait dualisme kepengurusan Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI, terutama terhadap 18 Pengprov PSSI yang dianggap bermasalah.

Semula, melalui suratnya, PSSI meminta KONI Provinsi melakukan mediasi untuk penyatuan dualisme Pengprov PSSI. Sehingga, pada Kongres bulan Juni, Pengprov PSSI hanya ada satu.

Polemik voters tersebut, menjadi ramai karena sebanyak 18 Pengprov tidak boleh mengikuti KLB pada 17 Maret. Padahal, mereka resmi mengantongi Surat Keterangan (SK) dan dilantik Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin.

pengamat sepak bola, Tondo Widodo mengatakan jika voters Solo yang berlaku di KLB 17 Maret 2013, hanya berhak untuk bersuara dan memutuskan tiga agenda yang tercantum di MoU.

Sedangkan agenda di luar itu, yang berhak adalah voter sesuai Statuta, kata Tondo.

Sementara itu, Direktur Organisasi dan Keanggotaan PSSI, Agus Yasmin, menyatakan tidak perlu lagi mempersoalkan hasil KLB yang berada di luar agenda FIFA dan MoU.

Agus menegaskan, upaya memaksakan voters dalam Kongres Juni mendatang, adalah upaya penguatan terhadap kelompok tertentu, yang berdampak munculnya lagi dualisme.

Surat FIFA yang disampaikan kepada Farid Rahman selaku Wakil Ketua Umum PSSI, tertanggal 22 Maret, jelas menyatakan KLB hanya melaksanakan tiga agenda. Yakni, perubahan statuta, penyatuan liga dan pengembalian empat Exco. Tentunya, di luar itu merupakan produk yang tidak sah, tutup Agus. (esa/dzi)