Tunjangan Rumah DPR Disetop, Berapa Uang yang Dibawa Pulang per Bulan?

Asad Arifin | 6 September 2025 13:52

Situasi di dalam Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (c) Liputan6.com/Angga Yuniar

Bola.net - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk menghentikan sejumlah tunjangan bagi para anggotanya. Kebijakan ini merupakan hasil dari keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.

Beberapa fasilitas yang resmi disetop antara lain tunjangan perumahan, biaya langganan listrik dan telepon, hingga tunjangan transportasi. Pemangkasan ini diumumkan secara resmi kepada publik oleh pimpinan DPR.

Meskipun sejumlah tunjangan telah dipangkas, total hak keuangan yang diterima anggota DPR per bulan masih terbilang besar. Angka bersih yang dapat dibawa pulang atau take home pay mencapai Rp65,59 juta per bulan.

Angka tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen pendapatan yang masih berlaku. Komponen terbesarnya justru tidak berasal dari gaji pokok, melainkan dari pos tunjangan konstitusional.

Gaji pokok seorang anggota dewan sebenarnya hanya sebesar Rp4,2 juta per bulan. Namun, berbagai tunjangan melekat dan tunjangan lainnya membuat total pendapatan mereka menjadi berlipat ganda.

Lantas, tunjangan apa saja yang kini resmi dihentikan dan bagaimana rincian komponen pendapatan yang masih diterima para anggota dewan? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

CPNS 2026: Syarat Pendaftaran dan Waspada Hoaks yang Mengintai

Stiker Presiden di WhatsApp, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Menteri Hukum

1 dari 2 halaman

Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan keputusan pemangkasan ini pada Jumat (5/9) kemarin. Tunjangan perumahan menjadi salah satu fasilitas utama yang secara resmi telah dihentikan oleh DPR.

"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025."

Selain tunjangan untuk rumah, Dasco melanjutkan, beberapa fasilitas lain juga telah dievaluasi dan dipangkas. Hal ini termasuk biaya-biaya yang menunjang kebutuhan operasional bulanan para anggota dewan.

"Meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi," terangnya.

Lebih lanjut, Dasco juga menegaskan adanya kebijakan baru terkait anggota yang dinonaktifkan oleh partainya. Hak keuangan bagi anggota dengan status non aktif tersebut dipastikan tidak akan dibayarkan lagi oleh negara.

Panduan Lengkap Skrining BPJS Kesehatan 2026: Begini Caranya!

Waspada Superflu H3N2! Dinkes DKI Minta Warga Perketat Pertahanan Diri dengan PHBS

2 dari 2 halaman

Rincian Hak Keuangan Pasca Pemangkasan

Setelah adanya pemangkasan, hak keuangan anggota DPR terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan konstitusional. Jika diakumulasi, total pendapatan bruto per bulan dapat mencapai Rp74,21 juta.

Secara rinci, gaji pokok anggota dewan adalah Rp4,2 juta, ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta. Jika ditotal dengan tunjangan melekat lainnya, angkanya mencapai Rp16,77 juta per bulan.

Namun, komponen terbesar dari pendapatan mereka berasal dari pos tunjangan konstitusional yang totalnya mencapai Rp57,43 juta. Di dalamnya termasuk tunjangan kehormatan dan honorarium untuk peningkatan fungsi dewan.

Tunjangan dengan nominal terbesar adalah untuk biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat. Pos anggaran untuk tunjangan ini dialokasikan sekitar Rp20 juta per bulan untuk setiap anggota.

Setelah total pendapatan bruto tersebut dikurangi oleh pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 persen atau senilai Rp8,61 juta, maka pendapatan bersih atau take home pay yang diterima adalah sebesar Rp65,59 juta per bulan.