KONI Siapkan 50 Arbiter di PON Riau

- Sebanyak 50 arbiter disiapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat guna memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau/2012, berlangsung lancar.

Para arbiter tersebut, diambil dari Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) dan nantinya akan ditugaskan di 10 lokasi. Dengan begitu, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa ketika PON berlangsung.

Ketua Baori Satya Arinanto mengatakan, jika terdapat kasus di event empat tahunan tersebut, maka harus diselesaikan secepat mungkin. Sehingga, persoalan tidak berkepanjangan dan memengaruhi perolehan medali serta penentuan juara umum.

Sebenarnya, tujuan utamanya untuk mengantisipasi kasus-kasus di olahraga dalam hal ini PON. Namun, kalau misalnya tetep terjadi, maka harus diselesaikan dengan segera. Ini menyangkut perolehan medali sang atlet dan daerah yang akan menjadi juara umum, kata Satya Arinanto.

Baori sendiri merupakan satu-satunya pengadilan olahraga di bawah supervisi KONI Pusat. Dalam struktur organisasi, Baori sudah memiliki 9 arbiter. Namun, jumlah tersebut dianggap masih kurang karena event olahraga yang ada di Tanah Air sangat banyak. Sehingga, kekhawatiran adanya persengketaan semakin besar.

Karena itu, kami membutuhkan adanya penambahan jumlah arbiter, bahkan hingga 50. Mereka akan langsung diterjunkan dalam PON, imbuhnya.

Menurut pria yang juga menjabat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) tersebut, sebanyak 50 arbiter yang direkrut berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka merupakan para pakar hukum yang diambil dari Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Provinsi (Pengprov) dari semua cabang olahraga tertentu serta anggota Baori periode sebelumnya.

Mereka sudah mendapat pelatihan dan penataran. Kami juga mengimbau kepada mereka untuk bekerja sesuai tugasnya, tidak aneh-aneh karena Baori adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ungkapnya.

Mengenai tugas yang akan diemban, pihaknya menyatakan bahwa 50 arbiter tidak langsung mengeluarkan putusan dalam menyelesaikan masalah. Namun, terlebih dulu bakal melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.

Tidak langsung diputus, tapi melalui mediasi dulu. Sesuai undang-undang, aturannya juga seperti itu, katanya.

Sedangkan anggaran yang dipakai untuk merekrut 50 arbiter tersebut diambilkan dari dana PB PON. Namun sayangnya, Satya tak mau menyebut nominalnya.

Sementara itu, pembangunan venue PON di Riau tak berjalan mulus. Pasalnya, dana bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) senilai Rp100 miliar, hingga kini masih belum cair.

Menurut Deputi Menpora Djoko Pekik, pihaknya masih mencari mekanisme bagaimana cara mencairkan dana tersebut.

Kami sedang konsultasi dengan Direktorat Perbendaharaan. Kami sudah membicarakannya, tapi belum tuntas karena soal pencairan sangat krusial supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari, kata Djoko.

Pria asal Grobogan, Jawa Tengah mengutarakan, pihaknya tidak bisa menarget kapan anggaran itu bisa dicairkan. Namun, dia berharap supaya dalam waktu dekat ini semua persoalan menyangkut anggaran bisa terselesaikan.

Tentunya, semua pihak menginginkan secepat mungkin bisa selesai. Kami juga belum tahu apakah itu nanti dicairkan lewat APBN atau APBP. Pastinya, kini masih dibahas, tandasnya. (esa/end)