
Direktur Legal PSSI Aristo Pangaribuan mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan agar pemerintah mempunyai batasan dalam melakukan perbaikan sepakbola di Indonesia. Pasalnya, pria berkacamata itu khawatir bila pemerintah kebablasan, sanksi dari FIFA bisa kembali jatuh.
"Secara konkrit kami sudah membuat perjanjian kerjasama atau bagi-bagi tugas. Dimana posisi pemerintah dan dimana PSSI, sama seperti MoU KPK dan Polri," ujar Aristo kepada wartawan di Foodtopia, Tebet, Jakarta, Sabtu (14/5).
"Perjanjian ini sudah ada, bahkan Kemenpora lewat Pak Gatot pun sudah terima. Jadi kami bisa duduk bersama dan acuannya itu, sehingga tidak terjadi lagi seperti kemarin," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraha (Menpora) Imam Nahrawi mengeluarkan SK Pembekuan PSSI bernomor 01307 pada 17 April 2015 yang berujung sanksi dari FIFA untuk Indonesia. Kemudian pada Selasa (10/5) menpora resmi mencabut SK tersebut.
Aristo mengungkapkan, kedepannya PSSI siap besinergi dengan pemerintah. Namun, dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan pemerintah bisa tahu batasannya.
"PSSI siap dikawal pemerintah, cuma kan metode pengawalannya seperti apa harus jelas. Supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti kemarin," Aristo mengakhiri. (fit/dzi)
Advertisement
Berita Terkait
LATEST UPDATE
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 13:12
-
Liga Spanyol 22 Oktober 2025 12:29
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 11:59
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 11:49
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 11:43
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 11:28
MOST VIEWED
HIGHLIGHT
- 9 Pemain yang Pernah Disarankan Ralf Rangnick untu...
- Manchester United Terpuruk, 4 Eks Pemainnya Malah ...
- 5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan ...
- 7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selama...
- 4 Pelatih Paling Cepat Capai 250 Kemenangan di Pre...
- 9 Bek Tengah Incaran Liverpool di Bursa Transfer 2...
- 10 Transfer Termahal Dalam Sejarah AC Milan: Dari ...