'Ketua Umum PSSI Harus Bebas Politik!'

"PSSI bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, tapi partai sepak bola seluruh Indonesia. Selama ini sepak bola hanya dijadikan lumbung korupsi dan menumpuk kekuasaan, calon Ketua Umum PSSI harus bebas dari partai dan politik, kalau tidak demikian, dunia bola Indonesia tidak akan profesional," kata Koordinator Jambore Perubahan Sepak Bola Indonesia (JPSI), Richard Achmad Sugiyanto, seperti dikutip dari Kompas.

Karena itulah, menambahkan, publik sepak bola Indonesia harus berpikir dua kali sebelum mendukung pencalonan diri Nurdin Halid, untuk tetap bertahta di singgasananya.

"Ini penutupannya sudah tanggal 5, nama Nurdin Halid harus dipikir ulang lagi untuk masuk dalam daftar nama calon ketua, kalau tidak demikian, persepakbolaan di Indonesia akan seperti ini terus. Dunia sepak bola sangat rawan sebagai alat politik di Indonesia," ujar Richard.

Pernyataan Richard tersebut senada dengan lontaran Apung Widadi. Anggota ICW itu juga menegaskan perlunya kandidat Ketua Umum PSSI untuk netral dari kepentingan politik, selain beberapa persyaratan lain. "Pertama, pengurus ke depan harus orang yang tidak tersandung korupsi, selain itu, calon Ketua Umum PSSI tidak pernah melanggar HAM," ujar Apung.

Calon Ketua Umum PSSI, lanjut Apung, harus yang profesional dan mengenal dunia bola dengan baik. Kemudian, yang terpenting, para calon tidak mempunyai kepentingan khusus dalam sepak bola, terutama kepentingan politik maupun kepentingan partai.

"Semua orang boleh mendaftar, bisa juga calon alternatif seperti pengusaha atau mungkin wartawan yang menguasai tentang sepak bola. Yang penting pemimpin PSSI harus bersih, bukan mafia sepak bola," kata dia.  (kps/den)