Setahun Tragedi Kanjuruhan, Banyak Rekomendasi TGIPF yang Tak Dijalankan

Bola.net - Akmal Marhali angkat bicara soal pekerjaan rumah yang belum tuntas setahun setelah terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Mantan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan ini menyebut masih banyak rekomendasi TGIPF yang tidak dijalankan oleh pihak-pihak yang dimaksud.

Menurut Akmal, Tragedi Kanjuruhan merupakan cermin buruknya tata kelola sepak bola Indonesia. Sementara, rekomendasi TGIPF merupakan upaya agar tata kelola sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya.

Sayangnya, Akmal menambahkan, rekomendasi ini tak semuanya dijalankan. Masih ada sejumlah poin rekomendasi yang tak dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

"Kalau mau jujur, belum semua rekomendasi TGIPF dijalankan oleh pihak-pihak terkait," tutur Akmal, kepada Bola.net.

Tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi usai laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, 2022 silam. Waktu itu, suporter Arema FC merangsek masuk ke lapangan usai laga.

Aparat keamanan berusaha menghalau suporter ini. Mereka menembakkan gas air mata, yang beberapa justru diarahkan ke tribune. Walhasil, timbul kepanikan suporter di tribune. Mereka berebutan keluar melalui pintu yang sebagian terkunci.

Akibat insiden ini, 135 orang tewas. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Bahkan, ada yang sampai setahun setelah tragedi ini masih belum pulih dari luka dan cedera tersebut.

Merespons Tragedi Kanjuruhan, pemerintah pun membentuk TGIPF. Tim yang dikomandani Menkopolhukam Mahfud Md ini pun menelurkan sejumlah rekomendasi untuk dieksekusi.

Simak artikel selengkapnya di bawah ini.

Proses Hukum Masih Tebang Pilih

Akmal pun membeber rekomendasi yang menurutnya belum dijalankan. Salah satunya, sambung Koordinator Save Our Soccer (SOS) tersebut, adalah proses hukum yang belum menyeluruh.

"Rekomendasi TGIPF merekomendasikan kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat Tragedi Kanjuruhan, termasuk kepolisian sendiri, PSSI, PT LIB, klub, sampai kepada suporter. Bahkan, termasuk juga mereka yang mengizinkan penggunaan gas air mata yang kedaluwarsa tersebut," tutur Akmal.

"Dalam kasus ini, baru ada tiga pihak yang dituntaskan secara hukum. Hal ini belum menyentuh pihak PSSI dan PT LIB, yang harus bertanggung jawab. Juga, hal ini belum menyentuh pihak suporter," ia menambahkan.

Tim Transformasi yang Tak Pernah Terbentuk

Menurut Akmal, para personel TGIPF sempat berpikir bahwa setelah mereka dibubarkan, upaya perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia akan dilanjutkan tim transformasi sepak bola Indonesia. Namun, hal ini tak jadi kenyataan.

"Kalau kita lihat, tak ada tim adhoc transformasi sepak bola Indonesia yang definitif. Ini membuat masyarakat bingung ke mana dalam mencari keadilan," kata Akmal.

"Karena itu, saya minta pemerintah membuat tim independen penyelesaian kasus Kanjuruhan. Ini sangat penting sebagai legacy bagi Presiden Jokowi," ia menandaskan.

Klasemen BRI Liga 1 2023/2024

(Bola.net/Dendy Gandakusumah)