PON Jabar tak Semulus dan Fair yang Dibayangkan

- Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat (Jabar) 2016 tak secantik yang dibayangkan. Sejak resmi dibuka 17 September lalu, banyak masalah menjadi headline di sejumlah media massa. Baik itu tentang indikasi kecurangan hingga bentrok antara aparat keamanan dengan suporter.

Yang sedang hot menjadi bahan pembicaraan tentu saja bentrok antara aparat dengan penonton di venue polo air, Senin (19/9) kemarin. Saat itu sedang berlangsung pertandingan semifinal polo air antara Jawa Barat (Jabar) menghadapi Sumatera Selatan (Sumsel).

Berpindah ke cabor judo. Senin kemarin terjadi pemandangan menarik karena atlet Jabar menang tanpa harus mengeluarkan keringat satu tetes pun. Ini adalah buntut boikot seluruh peserta cabor judo. Mereka menganggap Jabar diistimewakan oleh wasit dan juri.

Sebagai wakil Tuhan yang ditugaskan untuk mengadili pertandingan, para wasit dan juri ini dianggap bertindak tidak sesuai ketentuan. Serta jauh dari fair play. Boikot dari seluruh peserta menjadi bukti buruknya kualitas pengadil yang disediakan oleh Panitia Besar (PB) PON.

'Dagelan' PON Jabar juga terjadi di cabor berkuda nomor pacuan. Sembilan dari 12 peserta memekikkan protes keras. Lagi-lagi protes ini dipicu karena sikap panitia yang mengistimewakan tuan rumah. Sebagai daerah yang mengeluarkan banyak Rupiah untuk menggelar PON, Jabar menerima wildcard di nomor pacuan.

Jabar sangat diuntungkan karena bisa langsung tanding di final, tanpa harus melewati babak penyisihan terlebih dahulu.

Sembilan daerah yang mengajukan protes adalah, Sulawesi Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Jabar, Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak ikut mendukung surat protes ini.

Anehnya, di tengah bopeng-bopeng di wajah PON, Ketua KONI Pusat, Tono Suratman justru memberikan rapor bagus untuk tuan rumah Jabar. Tono tutup mata tentang kericuhan di cabor polo air. "Tidak ada kericuhan yang berarti," ucapnya enteng.

Tono juga cuek meski banyak daerah yang berteriak tentang buruknya kualitas pengadil di PON. "Semua patuh terhadap keputusan yang diambil. Wasit pun bekerja dengan profesional. Jadi, secara umum semua berjalan dengan baik," sambung Tono.

Pria kelahiran Makassar ini menganggap PB PON sudah bekerja dengan sangat baik. "Kalau terjadi protes akibat wasit dan juri, kami akan panggil setiap pengurus pusat cabang olahraga untuk dilakukan evaluasi," janji Tono.

"Kami sebagai Dewan Pengarah akan terus melakukan evaluasi dari pelaksanaan pertandingan di setiap cabang olahraga di PON ini. Baik dari sisi kinerja wasit juri, hingga soal pengerahan suporter yang memberi semangat kepada setiap kontingen provinsi," tutupnya. (faw/dzi)

Jatim Memang tak Berambisi Juara Umum PON