Dua Kementerian Keberatan Indonesia Jadi Tuan Rumah MotoGP

Kementerian tersebut adalah Kementrian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kemanusiaan (Kemenko PMK). Keduanya mempertanyakan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk ajang balapan motor bergengsi itu.

"Kemenpora diminta untuk mengkaji ulang secara komprehensif tentang kelayakan dari MotoGP. Dari aspek legalitas, relevansi, dan juga dari aspek pariwisata," ujar Gatot kepada wartawan.

"Lalu, keuntungannya apa dengan mengeluarkan uang sekian ratus miliar Rupiah. Semuanya harus dengan data yang konkrit," tambahnya.

Lebih lanjut, pria asal Yogyakarta itu mengungkapkan bahwa pihak Kemenpora tidak bisa mengkaji MotoGP sendirian. Kemenpora membutuhkan bantuan dari Kementerian Pariwisata.

"Kemenpora tidak bisa sendirian mengkaji, harus koordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Menko PMK, Puan Maharani tidak sebutkan deadlinenya kapan, tapi dia cuma minta sampaikan ke Menpora untuk secepatnya dilakukan kajian," tutupnya. [initial]