Pengelola Sentul Diminta Perbaiki Master Plan

- Pemerintah Indonesia hanya memiliki waktu beberapa hari lagi untuk menandatangani kontrak menjadi tuan rumah MotoGP 2017 dengan Dorna Sports. Berdasarkan yang sebelumnya sudah diatur, Indonesia diberi batas waktu hingga 30 Januari mendatang.

Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot Dewa Broto mengaku optimis jika waktu yang tersisa saat ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan persyaratan yang diminta Dorna. Selaku operator MotoGP, Dorna hanya meminta master plan saja, tidak lebih.

Namun, master plan yang diserahkan oleh pengelola Sirkuit Sentul sampai saat ini belum ada perkembangan berarti. "Pihak Sentul sudah datang ke kami untuk menyerahkan master plan. Tapi, master plan tak sesuai yang kami inginkan," ujar Gatot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1).

"Kami ingin semua detail, mulai dari sirkuit dan tempat penonton seperti apa. Tapi, pihak Sentul hanya memberikan master plan tidak terstruktur, tidak ada kata pengantar. Bahkan, di halaman belakang isinya banyak kumpulan kliping surat-surat dan berita-berita," tambahnya.

Lebih lanjut, Gatot menambahkan jika pihak yang akan menandatangani kontrak nanti bukan Pemerintah. Sesuai perjanjian yang ada di Dorna, kontrak dilakukan dengan perusahaan dan dalam hal ini Pemerintah mempercayakan kepada pengelola Sirkuit Sentul.

"Awalnya, Sentul minta Keppres dulu sebelum tanda tangan kontrak dengan Dorna. Tapi, itu tidak bisa dilakukan karena Dorna tak membutuhkan Keppres, hanya butuh master plan. Pemerintah juga perlu tahu seperti apa bisnis dalam menjalankan MotoGP 2017, sehingga bisa keluar Keppres," tutupnya. [initial]

  (fit/asa)

OC Piala Menpora Akan Menindaklanjuti Kasus Pelecehan Rasial terhadap Patrich Wanggai

PSSI Diminta Tegas, Pelaku Pelecehan Rasial terhadap Patrich Wanggai Bisa Dijerat UU ITE