2 Perintah Presiden Jokowi untuk Erick Thohir Usai Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia

Bola.net - Presiden Joko Widodo memberikan dua instruksi pada Ketua PSSI, Erick Thohir, usai kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Salah satu instruksi itu terkait potensi sanksi yang akan diberikan FIFA.

Erick Thohir berjumpa Presiden Jokowi di Kantor Presiden pada Jumat (31/3/2023) siang WIB. Erick datang berselang dua hari setelah FIFA memutuskan mencoret Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Erick sempat terbang ke Doha untuk bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Namun, usaha tersebut tidak berujung manis. FIFA tetap pada keputusan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah.

"Saya melaporkan secara detail meeting di Doha. Saya juga membawa surat dari Presiden FIFA. Setelah membaca surat tersebut Bapak Presiden memberikan dua instruksi," kata Erick. Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini.

2 Instruksi Presiden untuk Ketua PSSI

Menurut Erick, instruksi pertama yang diberikan Presiden Jokowi adalah untuk membuat cetak biru transformasi sepak bola Indonesia. Jokowi ingin PSSI punya rencana jangka panjang dan target yang jelas ke depannya.

"Ini seperti yang disampaikan ketika saya baru saja menjadi ketua PSSI bersama para Exco yang hadir. Pak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan pada FIFA," kata Erick.

Kedua, Jokowi meminta Erick segera menemui FIFA untuk membahas potensi sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia. "Presiden ingin kita tetap menjadi bagian dari keluarga besar FIFA," kata Erick.

Bukan Sekadar Wacana

Erick menyebut Jokowi sangat serius terkait dua instruksi yang diberikan padanya. Jokowi tak ingin Indonesia dikucilkan dari pergaulan sepak bola pada level internasional karena sanksi FIFA.

"Oleh karena itu, saya akan berusaha keras memastikan bahwa transformasi sepak bola Indonesia ini terjadi, bukan hanya wacana," tegasnya.

Erick sendiri dalam waktu dekat berencana untuk kembali bertemu dengan FIFA. Mereka akan membahas potensi sanksi yang bakal diterima Indonesia.