BOPI Minta PSSI Koordinasi Terkait Piala Presiden dan Liga 1

Serafin Unus Pasi | 13 Februari 2019 20:43

Richard Sam Bera (c) Fitri Apriani

Bola.net - - Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) meminta PSSI untuk berkoordinasi terkait penyelenggaraan turnamen Piala Presiden dan kompetisi Liga 1 2019. BOPI ingin agar federasi sepak bola di Tanah Air itu segera mengirimkan surat permohonan rekomendasi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto menginformasikan bahwa Piala Presiden rencananya akan digulirkan mulai 2 Maret. Sementara Liga 1 direncanakan kick off pada 8 Mei mendatang.

Kendati baru perencanaan, Ketua BOPI, Richard Sam Bera mengatakan, PSSI harus tetap melapor karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Laporan tersebut penting dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam hal administrasi.

''Sejauh ini kami memang belum menerima surat rekomendasi baik dari PSSI atau operator kompetisi yakni PT Liga Indonesia Baru (PT LIB). Namun penting kiranya mereka untuk segera memberikan laporan guna menghindari kesalahan administrasi nantinya,'' ujar Richard, di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta (13/2/2019).

''Kekhawatiran kami adalah jangan sampai pemain asing yang datang berkompetisi di Indonesia menggunakan visa turis bukan visa kerja yang berujung tidak membayar pajak. Itu yang kami hindari,'' katanya menambahkan.

Baca halaman berikutnya ya Bolaneters

Timnas Indonesia U-17 Putri Dibuka Jalan untuk TC di Prancis Berkat Kerja Sama PSSI dan FFF

Erick Thohir Buka Jalan, Timnas Indonesia Bisa Uji Coba Lawan Prancis, Kapan dan di Mana?

1 dari 1 halaman

Segera Minta Rekomendasi

Richard pun berharap agar surat permohonan rekomendasi bisa diselesaikan secepat mungkin. Sebab, diprediksi akan terjadi beberapa penundaan jadwal lantaran berdekatan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar pada 17 April mendatang.

''Makanya, kalau bisa, jangan sampai nanti mepet-mepet seperti yang sudah-sudah. Fungsi BOPI kan juga menjaga aturan undang-undang nasional keolahragaan yang menyangkut keimigrasian, perpajakan dan ketenagakerjaan," tuturnya.

"Ini yang juga kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait yang sudah saya sebutkan tadi,'' imbuh Richard.