Anggota DPR RI Minta PSSI dan PT LI Tetap Gelar ISL
Editor Bolanet | 23 Februari 2015 18:54
- Bergulirnya kompetisi Indonesia Super League (ISL) musim 2015, mendapatkan dukungan dari DPR RI. Wakil Ketua DPR-RI, Fahri Hamzah, meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia (PT LI) pantang surut menggelar kompetisi tersebut.
Hal tersebut, dikatakan Fahri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI, PT LI dan perwakilan 18 klub ISL di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Fahri duduk sebagai pimpinan DPR RI karena sedang piket dalam masa reses DPR RI.
Dipaparkan Fahri, bahwa izin penyelenggaraan pertandingan ISL musim 2015 dari Kepolisian tidak tergantung dari ada atau tidaknya rekomendasi dari Kemenpora. Sehingga, Kemenpora tidak berhak melarang atau menghimbau kepolisian agar tidak mengeluarkan izin.
Hanya kepolisian yang memberi izin dan itu dengan mempertimbangkan keamanan. Kalau klub bangkrut dan tidak bayar pajak, kemudian polisi tidak memberikan izin, urusannya apaan. Begitu juga dengan pajak, terang Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.
Saya mencoba mencari jawaban dan mengetahui PP Menteri tentang BOPI. Ada kesalahan konsep. Negara juga tidak mengerti regulasi sektor hiburan. Pasar itu memiliki mekanisme, ada hukum pasar. Bukan melarang bisnis, kecuali ada komplain publik, tukasnya.
Kalau saya, tidak ada urusan dan langsung meminta ke kepolisian. Mekanisme private dan atas nama kepastian hukum, tidak boleh dijadwalkan orang lain kecuali melanggar UU, pungkasnya. (esa/dzi)
Hal tersebut, dikatakan Fahri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI, PT LI dan perwakilan 18 klub ISL di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/2). Fahri duduk sebagai pimpinan DPR RI karena sedang piket dalam masa reses DPR RI.
Dipaparkan Fahri, bahwa izin penyelenggaraan pertandingan ISL musim 2015 dari Kepolisian tidak tergantung dari ada atau tidaknya rekomendasi dari Kemenpora. Sehingga, Kemenpora tidak berhak melarang atau menghimbau kepolisian agar tidak mengeluarkan izin.
Hanya kepolisian yang memberi izin dan itu dengan mempertimbangkan keamanan. Kalau klub bangkrut dan tidak bayar pajak, kemudian polisi tidak memberikan izin, urusannya apaan. Begitu juga dengan pajak, terang Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.
Saya mencoba mencari jawaban dan mengetahui PP Menteri tentang BOPI. Ada kesalahan konsep. Negara juga tidak mengerti regulasi sektor hiburan. Pasar itu memiliki mekanisme, ada hukum pasar. Bukan melarang bisnis, kecuali ada komplain publik, tukasnya.
Kalau saya, tidak ada urusan dan langsung meminta ke kepolisian. Mekanisme private dan atas nama kepastian hukum, tidak boleh dijadwalkan orang lain kecuali melanggar UU, pungkasnya. (esa/dzi)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Asian Games 2026: Aturan Baru Jegal Timnas Indonesia, PSSI Wajib Lobi AFC!
Tim Nasional 13 Februari 2026, 15:47
-
Timnas Indonesia U-23 Dikabarkan Terancam Absen di Asian Games 2026, Ini Respons PSSI
Tim Nasional 12 Februari 2026, 18:37
LATEST UPDATE
-
Kylian Mbappe Akhirnya Punya SIM, Tertangkap Nyetir Mobil Mini di Paris
Bolatainment 7 Maret 2026, 00:17
-
Prediksi Milan vs Inter 9 Maret 2026
Liga Italia 6 Maret 2026, 23:13
-
Prediksi Genoa vs Roma 9 Maret 2026
Liga Italia 6 Maret 2026, 22:45
-
Manchester United Diam-diam Protes Jadwal Liga Inggris, Ada Masalah Apa?
Liga Inggris 6 Maret 2026, 21:46
-
Prediksi Athletic Club vs Barcelona 8 Maret 2026
Liga Spanyol 6 Maret 2026, 21:36
-
Prediksi Newcastle vs Man City 8 Maret 2026
Liga Inggris 6 Maret 2026, 21:21
-
Prediksi Juventus vs Pisa 8 Maret 2026
Liga Italia 6 Maret 2026, 21:10
-
Tempat Menonton Wolves vs Liverpool: Tayang di Mana dan Jam Berapa?
Liga Inggris 6 Maret 2026, 21:00













