PSSI: Tim Transisi Akibatkan Sesama Pemerintah Saling Sikut
Editor Bolanet | 4 Oktober 2015 19:23
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengaku prihatin dengan batalnya laga perdana Pra PON zona Kalimantan yakni tim Kalimantan Utara (Kaltara) melawan Kalimantan Barat (Kalbar) di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (4/10) sore. Hal itu terjadi akibat Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menarik izin pertandingan karena adanya arahan dari Tim Transisi.
Dalam ajang kualifikasi PON XIX zona Kalimantan, ada empat tim yang bakal bersaing. Masing-masing yakni, tuan rumah Kalsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Deputi Sekretaris Jenderal PSSI, Budi Setiawan, menyatakan bahwa Tim Transisi terus saja mempersulit penyelenggaraan Pra PON. Apalagi Pra PON adalah eventnya KONI yang notabene bagian dari pemerintah.
Pra PON ini secara struktural bukan even PSSI tapi even dari KONI. Tapi, sesuai dengan amanah dari KONI, secara teknis Pra PON itu pelaksanaannya diserahkan ke PB dalam hal ini PSSI, katanya.
Jika ingin menghalang-halangi karena ada permasalahan dengan PSSI, sama mereka akan berhadapan dengan aset sepak bola di daerah. Mereka akan berhadapan dengan Pemda, dan masyarakat setempat. Lihat sekarang, main sepak bola dihalangi sedemikian rupa. Biarkan masyarakat yang menilai, tuturnya.
Ini hukum tata negara kita, yakni pemerintahan di daerah bisa diatur dengan secarik kertas dari Tim Transisi. Saat ini, sudah ada hak otonomi daerah. Tim Transisi juga bisa dinyatakan penyebab pemborosan anggaran, karena tim-tim Pra PON itu sudah melakukan TC yang tentunya memakai dana dari uang negara. Selain itu, KONI juga bagian dari pemerintah, masa sesama pemerintah saling sikut, pungkas Budi. [initial]
(esa/hsw)
Dalam ajang kualifikasi PON XIX zona Kalimantan, ada empat tim yang bakal bersaing. Masing-masing yakni, tuan rumah Kalsel, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Deputi Sekretaris Jenderal PSSI, Budi Setiawan, menyatakan bahwa Tim Transisi terus saja mempersulit penyelenggaraan Pra PON. Apalagi Pra PON adalah eventnya KONI yang notabene bagian dari pemerintah.
Pra PON ini secara struktural bukan even PSSI tapi even dari KONI. Tapi, sesuai dengan amanah dari KONI, secara teknis Pra PON itu pelaksanaannya diserahkan ke PB dalam hal ini PSSI, katanya.
Jika ingin menghalang-halangi karena ada permasalahan dengan PSSI, sama mereka akan berhadapan dengan aset sepak bola di daerah. Mereka akan berhadapan dengan Pemda, dan masyarakat setempat. Lihat sekarang, main sepak bola dihalangi sedemikian rupa. Biarkan masyarakat yang menilai, tuturnya.
Ini hukum tata negara kita, yakni pemerintahan di daerah bisa diatur dengan secarik kertas dari Tim Transisi. Saat ini, sudah ada hak otonomi daerah. Tim Transisi juga bisa dinyatakan penyebab pemborosan anggaran, karena tim-tim Pra PON itu sudah melakukan TC yang tentunya memakai dana dari uang negara. Selain itu, KONI juga bagian dari pemerintah, masa sesama pemerintah saling sikut, pungkas Budi. [initial]
Baca Juga:
Asprov Kalsel Tegaskan Hanya Tunduk Kepada PSSI dan KONI
Polisi Batalkan Laga Pra PON Zona Kalimantan Karena Surat Tim Transisi
Eks Timnas Desak Tim Transisi Tak Halangi Gelaran Pra-PON
Usut WO Bonek FC, Tim Transisi Ingin Semifinal Piala Presiden Tetap Jalan
Ini Alasan Bonek FC Mogok Menurut Anggota Tim Transisi
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
LATEST UPDATE
LATEST EDITORIAL
-
Arsenal Cari Winger Kiri Baru, Ini 5 Kandidatnya
Editorial 4 Juni 2026, 13:59
-
4 Striker Incaran Barcelona untuk Era Baru Hansi Flick
Editorial 3 Juni 2026, 16:19
-
3 Pemain Bournemouth yang Bisa Dibawa Andoni Iraola ke Liverpool
Editorial 3 Juni 2026, 16:05
-
6 Transfer yang Bisa Membawa Manchester United Juara Liga Champions
Editorial 3 Juni 2026, 15:47
















