
Bola.net - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Haryo Yuniarto, menolak dikait-kaitkan sebagai pihak yang berada di balik pemecatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Halim Mahfudz.
Haryo menegaskan, pemecatan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Halim dipecat usai Djohar Arifin memimpin rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI, di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2) lalu.
"Kalau mendukung, itu sudah pasti. Sebab, Halim Mahfudz sudah sangat melampaui kewenangannya. Seolah-olah, dirinya merasa sebagai Ketum dan Exco sehingga dapat dengan mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejatinya bukan kapasitasnya," ujar Haryo yang juga menjabat Ketua Sport and Law di Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tersebut.
Haryo mengatakan, Halim seharusnya dapat bersikap bijaksana dengan mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi, konflik di pentas sepak bola nasional, sudah diurusi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sehingga, apa yang diminta Menpora, seharusnya bisa dijalankan dan bukan diputar balikkan.
Salah satu kesalahan Halim Mahfudz, dikatakan Haryo, ketika empat Exco terhukum, La Nyalla Mahmud Matalitti, Erwin Dwi Budiawan, Roberto Rouw dan Tonny Aprilani kembai ke PSSI, tidak perlu lagi diatur-atur dan diberikan syarat. Hal itulah, dilanjutkannya, yang membuat prahara sepak bola nasional semakin tak berujung.
"Dia (Halim Mahfudz) orang baru di organisasi, tapi merasa memiliki wewenang luar biasa. Dan itu, harus diluruskan. Sebab, semua tindakan harus sesuai pada aturan," tukasnya.
Kecenderungan menganggap Haryo berada di balik pemecatan Halim, sebenarnya cukup beralasan. Faktanya, seperti yang terjadi pada kasus pemain tim nasional Indonesia, Diego Michiels.
Haryo secara tegas meminta kepada pihak kepolisian untuk tetap mengurung Diego dengan alasan bahwa pemain naturalisasi asal Belanda tersebut, telah terbukti melakukan penganiayaan.
Padahal, tenaga pemain yang berposisi bek tersebut, sangat dibutuhkan untuk memperkuat Indonesia di ajang Piala AFF 2012.
"Kalau kasus tersebut, memang benar adanya. Saya yang meminta kepada Kapolsek Tanah Abang dan Kapolres Jakarta Pusat melalui pesan singkat (SMS) untuk tidak mengeluarkan izin penangguhan penahanan Diego Michiels. Tapi, bukan karena persoalan pemukulannya, melainkan pelajaran agar para atlet memiliki disiplin yang tinggi, tidak keluar malam hari, atau keluar di waktu yang tidak ditentukan manajemen klub atau Timnas," paparnya.
"Kami ingin pesepakbola lainnya dapat mengambil contoh tersebut. Semua perbuatan, ada konsekuensinya," tuntasnya. (esa/dzi)
Haryo menegaskan, pemecatan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. Halim dipecat usai Djohar Arifin memimpin rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI, di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2) lalu.
"Kalau mendukung, itu sudah pasti. Sebab, Halim Mahfudz sudah sangat melampaui kewenangannya. Seolah-olah, dirinya merasa sebagai Ketum dan Exco sehingga dapat dengan mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejatinya bukan kapasitasnya," ujar Haryo yang juga menjabat Ketua Sport and Law di Komite Olimpiade Indonesia (KOI) tersebut.
Haryo mengatakan, Halim seharusnya dapat bersikap bijaksana dengan mengikuti aturan yang berlaku. Apalagi, konflik di pentas sepak bola nasional, sudah diurusi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sehingga, apa yang diminta Menpora, seharusnya bisa dijalankan dan bukan diputar balikkan.
Salah satu kesalahan Halim Mahfudz, dikatakan Haryo, ketika empat Exco terhukum, La Nyalla Mahmud Matalitti, Erwin Dwi Budiawan, Roberto Rouw dan Tonny Aprilani kembai ke PSSI, tidak perlu lagi diatur-atur dan diberikan syarat. Hal itulah, dilanjutkannya, yang membuat prahara sepak bola nasional semakin tak berujung.
"Dia (Halim Mahfudz) orang baru di organisasi, tapi merasa memiliki wewenang luar biasa. Dan itu, harus diluruskan. Sebab, semua tindakan harus sesuai pada aturan," tukasnya.
Kecenderungan menganggap Haryo berada di balik pemecatan Halim, sebenarnya cukup beralasan. Faktanya, seperti yang terjadi pada kasus pemain tim nasional Indonesia, Diego Michiels.
Haryo secara tegas meminta kepada pihak kepolisian untuk tetap mengurung Diego dengan alasan bahwa pemain naturalisasi asal Belanda tersebut, telah terbukti melakukan penganiayaan.
Padahal, tenaga pemain yang berposisi bek tersebut, sangat dibutuhkan untuk memperkuat Indonesia di ajang Piala AFF 2012.
"Kalau kasus tersebut, memang benar adanya. Saya yang meminta kepada Kapolsek Tanah Abang dan Kapolres Jakarta Pusat melalui pesan singkat (SMS) untuk tidak mengeluarkan izin penangguhan penahanan Diego Michiels. Tapi, bukan karena persoalan pemukulannya, melainkan pelajaran agar para atlet memiliki disiplin yang tinggi, tidak keluar malam hari, atau keluar di waktu yang tidak ditentukan manajemen klub atau Timnas," paparnya.
"Kami ingin pesepakbola lainnya dapat mengambil contoh tersebut. Semua perbuatan, ada konsekuensinya," tuntasnya. (esa/dzi)
Advertisement
Berita Terkait
LATEST UPDATE
-
Liga Inggris 7 Desember 2025 03:32 -
Liga Inggris 7 Desember 2025 03:21 -
Liga Inggris 7 Desember 2025 03:21 -
Liga Inggris 7 Desember 2025 03:07 -
Liga Italia 7 Desember 2025 02:42 -
Liga Spanyol 7 Desember 2025 02:42
MOST VIEWED
- Jadwal Persib Bandung di BRI Super League 2025/2026
- Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Borneo FC di Indosiar - BRI Super League 2025/2026
- Jadwal Lengkap BRI Super League 2025/2026
- Akhirnya Bicara, Conor Gallagher Respons Rumor Transfer ke Manchester United pada Januari 2026: Saya Ingin Bermain 90 Menit Tiap Laga
HIGHLIGHT
- 7 Pemain dengan Jumlah Assist Terbanyak Sepanjang ...
- 10 Pemain Termuda Sepanjang Sejarah Liga Champions...
- 4 Calon Pengganti Benjamin Sesko di Manchester Uni...
- 8 Penendang Penalti Terbaik Sepanjang Masa di Prem...
- Nasib Penggawa Inter Milan Peraih Treble 2010: Dar...
- 3 Pemain Terbaik Versi Zlatan Ibrahimovic: Messi N...
- Terancam Gagal ke Piala Dunia, 6 Pemain Inggris In...
















:strip_icc()/kly-media-production/medias/5428980/original/030072900_1764569990-Presiden_dan_Kapolri_1.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5435393/original/080438500_1765033263-5f7c3963-c5d5-4226-a1a9-e0a83d6d9d3a.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5220657/original/051264800_1747288189-f74e327b-a827-471b-8447-d781aade73d4.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5434635/original/002249800_1764937039-IMG_5347.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5435367/original/049095400_1765026750-Kepala_Badan_Gizi_Nasional__BGN___Dadan_Hindayana_-3.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5435377/original/055701500_1765028649-1001348647.png)

