Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Oknum Aparat Pengamanan Sidang Kanjuruhan Hina Pengadilan

Bola.net - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti perilaku oknum aparat yang melakukan pengamanan sidang terhadap para terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Rabu 15 Februari 2023.

Koalisi yang terdiri dari LBH pos Malang, LBH Surabaya, LPBHNU Kota Malang, YLBHI, KontraS, Lokataru, IM57+ Institute, ICJR, ICW, AJI, dan PBHI ini menilai bahwa perilaku para oknum aparat tersebut merupakan penghinaan terhadap pengadilan.

"Kami menilai perilaku puluhan aparat Brimob tersebut merupakan bentuk dari penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) karena sikap tersebut merupakan perilaku tercela dan tidak pantas dilakukan di pengadilan dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan dan dinilai merupakan bentuk intimidasi terhadap Jaksa Penuntut Umum," tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam rilis mereka, Rabu (15/02).

"Perilaku tercela tersebut justru menunjukkan kurangnya profesionalitas aparat Brimob dalam melakukan pengawalan dan pengamanan pagar betis di Pengadilan Negeri Surabaya," sambung mereka.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, tindakan oknum aparat ini merupakan bentuk intimidasi dan unjuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi proses persidangan. Apalagi, persidangan kali ini sudah memasuki tahapan persidangan yang paling krusial yakni tahap pembuktian dan penuntutan.

"Dampak tindakan yang dinilai intimidatif tersebut pada faktanya, saat pemeriksaan ahli, menjadikan JPU sama sekali tidak mengajukan pertanyaan melainkan hanya mengajukan keberatan kepada majelis karena semua pertanyaan penasehat hukum bersifat menyimpulkan fakta persidangan secara sepihak," papar mereka.

Sebelumnya, dalam persidangan ke-12 dalam kasus tragedi Kanjuruhan dengan Nomor Perkara 11/Pid.B/2023/PN.Sby;12/Pid.B/2023/N.Sby; dan 13/Pid.B/2023/PN.Sby yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Surabaya, ruang sidang dipenuhi oleh anggota Brimob dan anggota Polri lainnya.

Dalam video yang banyak beredar di media sosial, puluhan anggota Brimob berteriak dan menyoraki para Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang akan memasuki ruang sidang Cakra bersamaan dengan tiga terdakwa anggota Polri kasus tragedi Kanjuruhan yaitu AKP Hasdarmawan, AKP Bambang Sidik Achmadi dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto. Pihak keamanan pengadilan bahkan sampai berkali-kali mengingatkan puluhan anggota Brimob ini untuk tidak membuat kegaduhan saat persidangan.

Simak artikel selengkapnya di bawah ini.

Penuh Kejanggalan

Koalisi Masyarakat Sipil sendiri menilai bahwa pengungkapan Tragedi Kanjuruhan ini penuh dengan kejanggalan. Selain kepentingan keluarga korban yang kurang diperhatikan dalam proses persidangan, kejanggalan juga berupa pengalihan gelaran persidangan ke PN Surabaya.

Diterimanya Anggota Polri sebagai penasihat hukum tiga terdakwa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hingga pembatasan terhadap akses media dalam meliput siaran langsung proses persidangan.

Koalisi Masyarakat Sipil sendiri tak tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Mereka mengecam tindakan oknum anggota Polri yang arogan, intimidatif, dan mengarah pada penghinaan terhadap pengadilan.

Selain itu, mereka juga mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Timur untuk menghentikan tindakan pengamanan yang mengarah kepada penghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) melalui sikap perilaku aparat yang mengganggu jalannya imparsialitas dan integritas jalannya persidangan melalui bentuk tindakan-tindakan intimidatif.

"Selain itu, mendesak (Kapolri dan Kapolda Jatim) untuk memberikan sanksi tegas terhadap dugaan pelanggaran kode etik (oleh Propam) bagi anggota Brimob yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) pada saat berlangsungnya proses persidangan, serta melanjutkannya pada proses penyidikan ketika terindikasi tindak pidana contempt of court," tandas mereka.

(Dendy Gandakusumah/Bola.net)