La Nyalla Bersuara Jelang Kongres Pemilihan PSSI

Bola.net - Delapan nama bakal calon ketua umum (ketum) PSSI periode 2019-2023 telah lolos verifikasi yang dilakukan Komite Pemilihan (KP) PSSI. Satu di antaranya adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Selain La Nyalla, ada nama-nama lainnya seperti Benny Erwin, Afen Hinelo, Benhard Limbong, Fary Djemi Francis, Rahim Soekasah, Mochamad Iriawan, dan Vijaya Fitriyasa. Mereka semua bakal bertarung memperebutan kursi PSSI 1 saat Kongres Pemilihan pada 2 November 2019.

Yang akan memilih mereka nantinya adalah voters atau pemegang hak suara. Adapun untuk Kongres Pemilihan nanti, ada 86 voters yang terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi Provinsi (asprov), asosiasi futsal, dan asosiasi sepak bola wanita.

"Kedaulatan sepak bola sesungguhnya memang dimiliki voters. Walaupun kenyataan lebih sering memperlihatkan sebaliknya. Dengan kata lain, kebanyakan voters kurang berdaulat dengan suaranya. Ini momentum untuk menunjukan bahwa voters PSSI kini lebih berdaulat," ujar La Nyalla, Selasa (15/10).

Baca halaman berikutnya ya Bolaneters.

Pernyataan La Nyalla

Namun, diakui La Nyalla, masih ada voters yang teguh berdaulat dengan suaranya. Tapi jumlahnya tak banyak karena kebanyakan memilih dengan cara-cara yang sudah dianggap kebiasaan alias transaksional.

"Kebiasaan transaksional secara otomatis akan menggiring pilihan voters bukan berdasarkan logika dan nurani sepak bola untuk perubahan, tapi cenderung menjadi pilihan praktis dan hanya demi keuntungan sesaat atau keuntungan kelompok. Jika menyangkut besaran nominal uang, anggap saja motif hadir ke kongres hanya semacam mencari gaji ke-13, ke-14, dan seterusnya," tuturnya.

La Nyalla pun berharap voters bisa kembali berdaulat dengan suaranya saat memilih ketum, dua wakil ketua umum, (waketum), dan 12 anggota komite eksekutif (exco) pada Kongres Pemilihan nanti. Tak semata-mata mengutamakan transaksional.

"Voters harus memilih ketum, waketum dan exco yang membawa aspirasi perubahan. Harus idealis. Bukan justru mencari kesempatan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan 'bertransaksi' suara," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini.

(Bola.net/Fitri Apriani)