
Bola.net - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan jika Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, tidak patuh terhadap putusan sela yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) atas gugatan terhadap PSSI..
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
"Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan," kata Yusril.
"Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi," tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
Bahkan Yusril mengungkapkan, jika hal tersebut mencoreng hukum yang ada di Indonesia. Karena itu, Yusril meminta supaya Presiden RI, Joko Widodo, harus bertindak.
Lebih jauh dikatakan Yusril Ihza Mahendra, langkah PSSI sudah tepat dengan mengambil jalur hukum di PTUN. Karena itu, sebaliknya Menpora Imam mematuhi ketentuan hukum yang ada, walau pun bersifat sela.
"Apapun putusan pengadilan, harus diikuti, entah itu putusan sela, inkrah atau lainnya. Karena, semua punya kekuatan hukum yang sama, tidak ada alasan," kata Yusril.
"Dengan putusan sela dari PTUN, maka secara otomatis SK Pembekuan yang dikeluarkan Menpora untuk PSSI tidak berlaku dan tidak sah, dan organisasi PSSI tetap bisa melakukan aktivitasnya secara normal. Presiden harus bertanggung jawab, karena Menteri hanya pembantunya. Di sini, Presiden harus punya visi penegakan hukum. Maka kondisi ini tidak sehat bagi penegakan hukum, dan sudah selayaknya dipatuhi," tegas Yusril.
Menpora Imam terbukti tidak menghiraukan putusan sela PTUN, dengan membiarkan Tim Transisi tetap bekerja. Bahkan, telah mengumumkan untuk menggelar Piala Kemerdekaan pada Agustus mendatang. (esa/dzi)
Advertisement
Berita Terkait
-
Tim Nasional 5 September 2025 23:35
Timnas Indonesia Menang Telak, Erick Thohir: Makasih Ya, Chinese Taipei!
-
Tim Nasional 5 September 2025 17:12
Mees Hilgers Mundur dari Timnas Indonesia, Kepala Pemandu Bakat PSSI Angkat Bicara
LATEST UPDATE
-
Tim Nasional 6 September 2025 00:33
-
Tim Nasional 6 September 2025 00:22
-
Liga Inggris 5 September 2025 23:48
-
Tim Nasional 5 September 2025 23:39
-
Tim Nasional 5 September 2025 23:35
-
Liga Inggris 5 September 2025 23:23
MOST VIEWED
- Jadwal Lengkap Persib Bandung di BRI Super League 2025/2026
- Efek Kedatangan Thom Haye & Reijnders: Persib Jadi Klub 'Sultan' di BRI Super League, Tinggalkan Persija Jauh!
- Membedah Karier Ong Kim Swee: Beda Nasib di Indonesia dan Malaysia, Persik Bakal Dibawa ke Mana di BRI Super League?
- Bermain di ACL 2 Jadi Salah Satu Alasan Thom Haye Bergabung Persib: Saya Berpengalaman di Europa League
HIGHLIGHT
- Eberechi Eze
- 7 Pemain yang Pernah Disejajarkan dengan Lionel Me...
- 9 Transfer yang Direbut Klub Lain: Eze, Willian, H...
- Eberechi Eze Menyusul? 5 Pemain yang Lebih Memilih...
- 5 Manajer Premier League yang Paling Berisiko Dipe...
- 4 Pemain Bebas Transfer yang Bisa Direkrut Real Ma...
- 3 Klub Premier League yang Bisa Rekrut Gianluigi D...