Rencana Menpora Bantu Dana Kongres PSSI Dinilai Blunder

Bola.net - - Rencana Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengucurkan bantuan senilai Rp 4 miliar untuk pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI 2016 mendapat sorotan Save Our Soccer (SOS). Mereka menilai rencana ini bakal menjadi blunder bagi Menpora.

"Ini blunder dari sebuah kebijakan dan akan menjadi preseden buruk ke depannya. Setiap mau menggelar kongres, PSSI akan meminta bantuan pemerintah. Induk olahraga lain pun akan meminta perlakuan yang sama. Ini tidak produktif untuk olahraga Indonesia," ujar Koordinator SOS, Akmal Marhali.

Akmal menambahkan -dengan memberi bantuan untuk pelaksanaan kongres, yang hanya bertujuan memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Exco PSSI- Menpora sedang berjudi. Pasalnya, alih-alih dimanfaatkan sebagai bagian proses reformasi tata kelola sepakbola Indonesia, Akmal menambahkan, selama ini Kongres adalah kegiatan yang paling tidak produktif.

"Bahkan, hanya terkesan sebagai panggung pesta pejabat-pejabat sepakbola. Hanya duduk manis dan bagi-bagi uang saku," tegas mantan jurnalis ini.

Selain itu, menurut Akmal, ada sejumlah lagi alasan Menpora tak perlu mengucurkan dana yang ia janjikan untuk pelaksanaan Kongres. Salah satunya adalah adanya kemungkinan Kongres PSSI tidak menghasilkan pemimpin yang benar-benar menjalankan visi dan misi reformasi sepak bolanasional seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.

"Melihat perkembangan yang ada, PSSI bisa jadi kembali dikelola oleh personel-personel yang sebelumnya dianggap gagal mengelola sepakbola Indonesia," tuturnya.

"Bila reformasi gagal, reputasi pemerintah akan jatuh. Apalagi, sebelumnya kita sudah mengorbankan diri disanksi FIFA selama setahun dengan alasan intervensi Pemerintah. Kucuran dana Rp 4 miliar akan sangat sia-sia," imbuhnya.

Akmal menambahkan, dalam dua tahun terakhir posisi laporan keuangan Kemenpora berstatus disclaimer. Hal ini disebabkan adanya beberapa laporan keuangan yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya, berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2010-2013, adalah bantuan dana ke PSSI, yang totalnya lebih dari Rp 20 miliar.

"Sejatinya, bila PSSI belum bisa mempertanggungjawabkan sumbangan dana yang diberikan, ada baiknya segala bentuk bantuan pemerintah dihentikan. Apalagi, ini semua menyangkut uang rakyat. Ini soal trust sekaligus menghindari potensi terjadinya korupsi yang akan merugikan negara," Akmal menegaskan.

Lebih lanjut, SOS -papar Akmal- juga menyoroti transparansi rencana bantuan bagi kongres ini. Menurut mereka, bantuan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu terkesan tidak transparan. Ada kesimpangsiuran mengenai jumlah bantuan yang diberikan. Awal September 2016, Sekjen PSSI, Azwan Karim, menyebut untuk kebutuhan Kongres pihaknya mendapatkan bantuan Rp 2,8 miliar dari Kemenpora. Namun, Menpora Imam Nahrawi menyebutkan telah menyiapkan dana Rp 4 miliar untuk kebutuhan sarana dan prasarana Kongres.

"Artinya, ada selisih Rp 1,2 miliar alias 30 persen yang hilang dari pernyataan Sekjen PSSI dan Menpora Imam Nahrawi. Ke mana selisih itu? Kenapa ada perbedaan signifikan sampai 30 persen? Ini harus dijelaskan," gugat Akmal.

"Ada baiknya Kemenpora dan PSSI duduk bersama menjelaskan secara terbuka nilai yang sesungguhnya bila benar ada kucuran dana yang diberikan untuk Kongres. Laporannya pun harus transparan karena ini menyangkut uang rakyat," ia menandaskan.