Terkait Masalah KITAS, Arema Cronus Sambut Baik Sikap Pemerintah

- Arema Cronus mengaku berterima kasih dengan kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam hal pengurusan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Mereka mengaku optimistis bisa memenuhi tenggat dari pemerintah terkait KITAS bagi pemain dan pelatih asing.

"Kami berterima kasih ke pihak Kemenpora. Sikap mereka ini sangat bijaksana," ujar General Manager Arema Cronus, Ruddy Widodo.

"InsyaAllah kami bisa memenuhi tenggat yang ditetapkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Ruddy meluruskan kabar yang beredar terkait persyaratan KITAS yang diminta pemerintah. Menurutnya, dalam waktu sepekan tenggat yang diberikan, pemerintah hanya meminta jaminan dari operator ISC A 2016 -PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS)- bahwa klub sudah apply KITAS.

"Kalau untuk mengurus KITAS itu waktunya lama, prosesnya sekitar sepuluh hari," tuturnya.

Sebelumnya, Kemenpora memberikan tenggat waktu kepada PT GTS selama tujuh hari untuk memberikan jaminan bahwa KITAS diproses. Peringatan kepada PT GTS itu tertuang dalam surat yang dikirim oleh Kemenpora, Selasa (06/09) lalu. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi.

Deputi IV Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Gatot S Dewa Broto mengatakan, tenggat waktu tersebut diberikan agar PT GTS berkomitmen dalam menjalankan regulasinya. Sebab, jika itu dilanggar PT GTS telah melakukan pelanggaran sesuai peraturan tenaga kerja no 12 tahun 2013.

"Pemerintah memberikan waktu selama tujuh hari setelah penandatanganan surat peringatan pertama kepada PT GTS agar PT GTS menyelesaikan polemik ijin tinggal para pemain dan pelatih asing di ISC A," ujar Gatot di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (06/09).

"Kalau satu pekan itu tidak memberikan jaminan, ya mereka dilarang bermain dulu," ia menegaskan. [initial]

 (den/pra)

Erick Thohir Sebut Indonesia Terancam Kehilangan 41 Emas dan Turun ke Peringkat 6 SEA Games 2025, Ini Penjelasannya

Erick Thohir Beberkan Anggaran untuk SEA Games 2025 Baru Rp10 Miliar, padahal Butuhnya Rp45-65 Miliar