Djamal Aziz Usulkan Rapat JC Ditunda Lagi

- Rapat kedua Joint Committee tampaknya akan kembali mundur. Pasalnya, Wakil Ketua JC, Djamal Aziz, memastikan bakal absen pada 3 Agustus lantaran bertepatan dengan jadwal utamanya sebagai anggota DPR RI.

Sebelumnya rapat jilid kedua yang semula dijadwalkan Joint Committee dilakukan 30 Juli harus tertunda. Alasannya, JC masih menunggu kehadiran perwakilan Task Force AFC yang juga Ketua Komite Anggota Asosiasi serta Hubungan Internasional AFC, James Jhonson.

Saya memang sudah mendapatkan informasi akan diundurnya rapat JC. Tapi kali ini, saya tidak bisa datang. Sebab, saya memiliki pekerjaan lain, terang Djamal kepada .

Saya punya kewajiban sebagai anggota dewan, yang mempunyai pekerjaan lebih besar, tuturnya lagi.

Menurutnya, tanpa dihadiri salah satu anggota, rapat JC tidak akan mungkin bisa dilakukan. Sebab, jika tetap dipaksakan, bisa dikatakan ilegal.

Tentu tidak mungkin, karena yang kita takutkan jika di dalam rapat ada hal yang bersifat penting atau khususnya diperlukan dalam mengambil keputusan. Saya meminta digelar pada tanggal 5, karena saya baru tiba dari luar kota tanggal 4 di Jakarta, tuturnya.

Mundurnya rapat tersebut, diharapkan Todung agar para peserta bisa mempersiapkan matang bahan yang akan dibawa dalam rapat. Pasalnya, kata dia, berkaca dari pertemuan pertama di Jakarta, pada 12 Juli, ternyata banyak waktu yang terbuang akibat tidak ada pendahuluan mengenai apa yang dibahas pada rapat tersebut.

Pihaknya pun kini mengaku lebih baik diundur untuk melakukan persiapan yang lebih matang, tentang program atau bahasan yang akan dibawa dalam rapat kedua tersebut.

Untuk itu, Todung menyarankan agar pada rapat kedua tersebut dimulai dengan pertemuan pendahuluan. Terutama juga untuk membahas masalah legalitas JC yang hingga saat ini belum diberikan secara resmi baik oleh AFC maupun Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA).

Pada rapat pertama lalu, perwakilan tim investigasi AFC-FIFA James Johnson, yang juga Ketua Komite Asosiasi serta Hubungan Internasional AFC menjanjikan untuk segera melegalkan Komite Bersama agar bisa bekerja cepat.  (esa/dzi)