"Hanya Boleh Ada Satu Kongres"

- Kongres yang digagas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI), mendapatkan reaksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Menpora meminta agar Kongres tersebut hanya boleh ada satu.

Padahal sebelumnya, PSSI telah menyiapkan Kongres di Palangkaraya. Sedangkan pihak KPSI, akan menggelar Kongres di Jakarta.

Semua harus mengacu pada MoU yang disepakati PSSI, KPSI dan Joint Commiittee (JC). Sedangkan peserta Kongresnya, harus berdasarkan voters (pemilik suara) ketika Kongres di Solo, ujar Andi Mallarangeng.

Hal tersebut diputuskan setelah melakukan pertemuan separuh ruangan dengan PSSI dan KPSI. Mengenai tempatnya, biarkan JC yang menentukan. Sebab, yang sangat penting yakni memastikan dari mana voters-nya berasal, sambungnya.

Dikatakannya lagi, pihaknya berharap agar kisruh yang terjadi dapat segera diselesaikan PSSI dan KPSI melalui bantuan JC. Selain itu, Menpora mengaku juga sudah melakukan musyawarah dengan Ketua KONI, KOI dan Mantan Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar agar mendapatkan jalan keluarnya.

Kami belum bisa menentukan kebijakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik ini. Sebab, dikhawatirkan dianggap sebagai bentuk intervensi, imbuhnya.

Andi pun berharap, sebelum batas waktu yang diberikan FIFA yakni 10 Desember, PSSI dan KPSI sudah punya solusi supaya Indonesia dapat terhindar dari sanksi.

Melalui suratnya, FIFA meminta pemerintah bisa lebih perhatian terhadap konflik sepak bola. Pemerintah diharapkan mampu menyelesaikannya sebelum tanggal 10 Desember. Sebab, tanggal 14 Desember, FIFA akan menggelar sidang Komite Eksekutif (Exco) di Tokyo, Jepang. Jika tidak ada kemajuan signifikan, akan ada sanksi yang diberikan FIFA dan berlangsung tanpa batas waktu, paparnya.

Sebelumnya, melalui surat tanggal 26 November 2012, Sekretaris Jenderal (Sekjen) FIFA Jerome Valcke meminta agar Menpora bisa segera mendamaikan dua kubu yang berseteru, yakni PSSI dan KPSI.

Jika gagal, kasus ini akan kami bawa ke rapat Komite Eksekutif FIFA pada 14 Desember 2012 untuk memutuskan sanksi, yang terberat hingga pembekuan, tegas Jerome Valcke dalam suratnya yang dikirim dari Zurich Swiss, tertanggal 26 November 2012.

Dengan tenggat waktu yang bakal berakhir dan situasi ini, kami berharap pemerintah Indonesia untuk memperhatikan kemungkinan sanksi tersebut, sambungnya. (esa/dzi)