Kisruh BOPI, Ini Penjelasan Jokdri

- Kebijakan yang dikeluarkan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait pelaksanaan Indonesia Super League (ISL) 2015 membuat PT Liga Indonesia kelimpungan.

Bahkan, PT Liga Indonesia dan 18 klub kontestan ISL 2015 harus menggelar emergency meeting (rapat darurat) untuk mencari solusi dari persoalan tersebut, di Jakarta, Senin (16/2). Peliknya situasi yang dialami membuat rapat tersebut berlangsung sejak pukul 19.00 WIB hingga dini hari.

CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono mengatakan jika salah satu jalan yang bakal ditempuh yakni menemui BOPI, Selasa (17/2) pagi. Menurutnya, PT Liga Indonesia dan klub mengalami kesulitan, terutama saat ingin memenuhi persyaratan yang diminta. Misalnya saja, seputar legal, akta pendirian, dan SIUP.

Berdasarkan Kemenkumham, sudah selesai akta pendirian. Kalau belum sampai ke BOPI, bukan berarti klub tidak berbadan hukum. Termasuk isu tidak memiliki NPWP. Klub terbentuk, legalnya ada dan interaksi dengan Liga Indonesia, NPWP itu harus ada. Saat memberikan kontribusi komersial saja, kami harus memotong pajak dan itu harus memiliki NPWP, terang Joko Driyono.

Beberapa persyaratan yang diminta BOPI sebetulnya hampir sama dengan syarat club licensing. Menjalani club licensing, klub tidak dalam periode minggu atau hari. Pada 2014, klub menjalani club licensing April hingga Agustus dan finalnya di Oktober, sambung sosok yang juga menjabat sebagai Sekjen PSSI tersebut.

Lebih jauh dikatakan Joko Driyono, saat beberapa persyaratan yang diminta BOPI tidak bisa terpenuhi dalam waktu pendek, Tim Sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menangkap banyak yang bolong sehingga meminta kick-off ISL ditunda.

Sementara isu soal perpajakan, kami ada audit September 2013. Teman-teman yang dari finance, sampai Desember audit baru bisa tiga bulan sehingga terbit Maret. Karena itu belum bisa terbitkan audit report. Oleh sebab itu, audit report-nya pada tahun lalu. Kalaupun terlambat bayar pajak, perusahaan tidak ditutup. Ada peringatan dan tidak serta merta ditutup, tukasnya.

Termasuk, soal data pemain yang belum terselesaikan. Sebab, ini kaitannya dengan administrasi di Liga Indonesia. Bukan toleransi, tapi baru tutup tujuh hari setelah kickoff. Klub sendiri biasanya memanfaatkan waktu hingga injury time, sementara BOPI ingin semua data. Soal kontrak, baru klub yang bermain di kompetisi AFC, salah satunya Persipura, pungkasnya. [initial]

 (esa/pra)