Siapkan PSSI Baru, Kemenpora Garap KLB Melalui Tim Transisi

- Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Gatot S Dewa Broto, memastikan jika surat keputusan Menpora Imam Nahrawi pada 17 April akan terus berlaku.

Adapun isi surat tersebut, yakni memberikan sanksi adminstratif kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sehingga, segala kegiatan keolahragaan PSSI, tidak lagi diakui. Begitu juga, dengan keputusan atau tindakan yang dihasilkan PSSI.

Dampaknya, Kemenpora mengambil alih hak dan kewenangan PSSI. Sementara pengelolaan tim nasional untuk SEA Games, akan diberikan kepada KONI dan KOI. Adapun kompetisi, tetap dijalankan dengan supervisi KONI dan KOI serta Tim transisi.

Karena itu, ditegaskan Gatot, Tim Transisi yang akan dibentuk, dapat menyelesaikan tugasnya termasuk membuat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI guna membentuk kepengurusan baru.

Bagaimana mungkin mau mencabut, sementara PSSI sudah menggugat di PTUN. Banyak hal juga yang sudah diketahui, yaitu mengabaikan SP 1, 2, 3, ungkap Gatot.

Kami kembali ke SK. Tim Transisi sementara melakukan fungsi PSSI, termasuk kompetisi, dan persiapan SEA games, hingga terbentuknya PSSI baru. Kepengurusan baru, bukan Menpora Imam Nahrawi yang menentukan, tapi voters. Kapan SK dicabut? Sampai tugas tim transisi selesai, tuturnya.

Hal tersebut, sangat bertentangan karena seluruh anggota PSSI telah memilih Ketua Umum, Wakil, dan 12 Komite Eksekutif (Exco) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (18/4). La Nyalla Mahmud Matalitti, terpilih sebagai Ketua Umum Periode 2015-2019. [initial]

  (esa/dct)