Stiker Presiden di WhatsApp, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Menteri Hukum

Bola.net - Penggunaan stiker bergambar presiden atau pejabat negara di aplikasi WhatsApp memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah praktik tersebut berpotensi melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya terkait pasal penghinaan terhadap presiden?

Menanggapi isu tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden dalam KUHP baru tidak dapat diproses sembarangan. Ketentuan tersebut hanya bisa berjalan apabila ada laporan langsung dari pihak yang merasa dirugikan, yakni presiden atau wakil presiden. Pasalnya, aturan itu masuk dalam kategori delik aduan.

Penjelasan tersebut disampaikan Supratman saat memberikan keterangan pers terkait pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru yang mulai diterapkan tahun ini. Ia menekankan bahwa regulasi tersebut tidak dirancang untuk membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Supratman, masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik, saran, dan pernyataan yang mengarah pada penghinaan. Ia meyakini batasan tersebut dapat dikenali secara logis tanpa harus menelaah pasal demi pasal dalam KUHP.

"Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti, mana yang dihina, mana yang kritik," kata Supratman seperti dikutip Selasa (6/1/2025).