
Bola.net - Keputusan Ketua Komisi Disiplin (Komdis) PSSI, Hinca Panjaitan, yang mendiskualifikasi PSS Sleman dan PSIS Semarang dari babak delapan besar Divisi Utama musim ini, menuai banyak pendapat beragam. Mulai dari pendapat yang pro, maupun yang kontra, terus bergulir.
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
Namun dalam pandangan Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, hal tersebut justru tergesa-gesa hingga menimbulkan asumsi kurang bijaksana. Sebelum memberikan keputusan, diharapkan Gusti Randa, setidaknya Komdis PSSI harus melihat seluruh aspek yang terlibat.
"Kejanggalan pertandingan tersebut, tidak hanya menyorot keterlibatan kedua tim dan wasit. Namun, beberapa pihak lain yang terlibat juga harus dimintai keterangan terlebih dulu sebelum memberikan keputusan. Salah satunya inspektur pertandingan (IP)," katanya.
"Tentu, lucu bila tidak dilibatkan IP dalam pencarian fakta kebenaran. Tidak hanya klub dan wasit yang ditanyai, tetapi juga PT Liga sebagai operator kompetisi," tambahnya.
Poin kedua, dasar hukum dalam memberikan sanksi juga harus sesuai. Maksudnya yakni, kejadian tersebut seperti sidang seorang pencuri yang menggunakan pasal perampokan. Hasil hukumnya, terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
"Komdis juga harus menjelaskan kepada publik dasar hukum yang dipakai. Kalau dasarnya kode disiplin, itu yang tahun berapa. Apakah kode disiplin itu sudah disahkan dalam dalam kongres atau belum. Jangan justru keputusan itu membuat tanda tanya bagi semua pihak," tuntasnya. (esa/mri)
Advertisement
Berita Terkait
-
Bola Indonesia 26 September 2025 02:46
LATEST UPDATE
-
Liga Inggris 30 September 2025 05:50
-
Liga Spanyol 30 September 2025 05:35
-
Liga Champions 30 September 2025 05:30
-
Liga Inggris 30 September 2025 05:30
-
Liga Spanyol 30 September 2025 05:25
-
Liga Champions 30 September 2025 05:20
MOST VIEWED
HIGHLIGHT
- Tak Selalu Sempurna, Ini 5 Penalti Terburuk Lionel...
- 10 Kuda Hitam Liga Champions yang Bisa Bikin Kejut...
- 5 Pemain Muda yang Bisa Jadi Kejutan di Liga Champ...
- Peta Panas Pelatih Premier League: Slot Nyaman, Am...
- 6 Pemain Top yang Gabung Klub Liga Arab Saudi Musi...
- Deretan Pemain dengan Gaji Fantastis di La Liga 20...
- 3 Klub Premier League yang Bisa Rekrut Gianluigi D...