
Bola.net - Djohar Arifin mengingatkan pengurus KONI Sulteng untuk mengirim atlet sepakbola PON XVIII Riau yang merupakan binaan PSSI resmi.
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
"PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah hanya satu, yakni kepengurusan PSSI hasil Kongres Palangka Raya, dengan Ketum terpilih Djohar Arifin," ujar Djohar, Rabu (08/8).
Apa yang diungkapkan oleh Djohar tersebut menjawab pertanyaan wartawan soal kepengurusan PSSI Sultra yang ganda. Kepengurusan PSSI Sultra yang satu dipimpin Sabaruddin Labamba, dengan kepengurusan PSSI versi Djohar diketuai dr. Hery Faisal.
"Saya ingatkan KONI Sultra jangan mengirim pesepakbola hasil binaan dari PSSI ilegal. Hal itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari," tegasnya.
Ditambahkannya, persoalan yang akan timbul adalah pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam memberangkatkan para atlet tersebut. Dana itu, kata dia, bersumber dari APBD yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada negara.
"Kalau dana itu digunakan oleh PSSI yang tidak diakui oleh pemerintah, jelas itu akan bermasalah sebab uang negara hanya bisa digunakan lembaga yang diakui sah oleh pemerintah," katanya.
Menurut Djohar, PSSI di daerah yang memiliki kepengurusan ganda, bukan hanya Sultra, melainkan juga Sumut dan Jabar. Bahkan di Jabar, tim sepakbola yang menangani atlet yang akan dikirim ke PON XVIII Riau juga ganda.
"Kepada Pengurus KONI di dua daerah tersebut, juga kami ingatkan agar mengirim atlet dari binaan PSSI resmi yang diakui sah oleh pemerintah," tandas Djohar. (ant/end)
Advertisement
Berita Terkait
LATEST UPDATE
-
Liga Eropa UEFA 22 Oktober 2025 23:10
-
Liga Spanyol 22 Oktober 2025 23:08
-
Bola Indonesia 22 Oktober 2025 22:58
-
Asia 22 Oktober 2025 22:57
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 22:48
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 22:47
MOST VIEWED
HIGHLIGHT
- 9 Pemain yang Pernah Disarankan Ralf Rangnick untu...
- Manchester United Terpuruk, 4 Eks Pemainnya Malah ...
- 5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan ...
- 7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selama...
- 4 Pelatih Paling Cepat Capai 250 Kemenangan di Pre...
- 9 Bek Tengah Incaran Liverpool di Bursa Transfer 2...
- 10 Transfer Termahal Dalam Sejarah AC Milan: Dari ...