KPSI dan FPP Bahas Saran Menpora

KPSI dan FPP Bahas Saran Menpora
PSSI bakal ikuti saran Menpora? (c) Bola.net
Bola.net - Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) dan Forum Pengprov PSSI se-Indonesia akan melakukan pembahasan terkait tawaran Menpora Andi Mallarangeng agar PSSI merangkul kompetisi Indonesia Super League (ISL).

"Minggu depan teman-teman di KPSI akan rapat soal itu. Karena persoalan ini tetap akan mengacu hasil kongres Bali dan Solo. Persoalannya bukan cuma dualisme kompetisi. Itu hal yang terkecil, tapi masalah-masalah lainnya juga harus dipertanyakan," papar Sekretaris Eksekutif Forum Pengprov PSSI se-Indonesia Yunus Nusi.

"Tentu kami sangat mengapresiasi ajakan atau tawaran dari PSSI setelah disarankan oleh Menpora. Seharusnya, PSSI memang melakukan itu dari dulu tanpa diminta Menpora. Kalau memang benar PSSI mengajak dan mengakomodir, berarti mereka sudah kembali ke jalan yang benar," terangnya.

Meski begitu, komitmen Ketua Umum PSSI Djohar Arifin, lanjut Yunus, perlu dipertanyakan jika ingin mengajak atau mengakomodir kompetisi ISL di bawah naungan PSSI.

Pasalnya, PSSI pernah menyatakan akan mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sports (CAS) terkait permohonan Persipura Jayapura sebagai peserta di Liga Champions Asia.

"Kita lihat pernyataan dia dulu. Karena persoalan Persipura saja, PSSI masih banding ke CAS. Masalah itu saja, masih dilanjutkan, bagaimana mau mengakomodir. Makanya apakah komitmennya ketua PSSI itu konsisten atau tidak," tegas Yunus Nusi.

Secara terpisah, Direktur Operasional Klub Mitra Kutai Kartanegara Suwanto menyatakan secara tegas, jika mengacu kepada Statuta PSSI hasil kongres di Bali, maka kompetisi yang diakui hanyalah ISL.

"Kalau klub-klub yang di ISL gabung di IPL (Indonesia Premier League) justru menyalahi hasil kongres," jelas Suwanto.

Menurut Suwanto, Klub Mitra Kukar menyarankan agar PSSI maupun KPSI sebelum mengambil keputusan harus mengacu pada statuta PSSI hasil Kongres di Bali.

"Jangan sampai salah lagi. Dalam organisasi, keputusan tertinggi itu melalui kongres. Makanya, apa saja hasil keputusan Kongres di Bali. Itu bisa jadi rujukannya," saran Suwanto. (ant/end)

Berita Terkait