Cukai Rokok Bikin Puluhan Ribu Orang Kena PHK, Menkeu Akhirnya Ambil Keputusan Ini

Bola.net - Kebijakan kenaikan cukai rokok dalam lima tahun terakhir terbukti membawa dampak signifikan. Di satu sisi, penerimaan negara meningkat, namun di sisi lain industri hasil tembakau (IHT) terpukul keras.

Puluhan ribu pekerja dilaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ratusan unit usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor ini pun terpaksa gulung tikar.

Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan yang pelik bagi pemerintah. Pilihan antara optimalisasi pendapatan negara dan keberlangsungan industri menjadi sebuah pertaruhan besar.

Kini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengambil sikap tegas. Sebuah keputusan baru yang melegakan telah ditetapkan untuk tahun 2026 mendatang.

Keputusan ini disambut baik oleh para pelaku industri, mulai dari petani hingga buruh pabrik. Kebijakan baru ini dinilai sebagai angin segar yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem IHT.

Lantas, seberapa parah dampak kenaikan cukai sebelumnya dan bagaimana keputusan baru ini diharapkan dapat memulihkan industri? Berikut adalah ulasan lengkapnya.

Efek Domino Kenaikan Cukai

Pemerhati Kebijakan Ekosistem Tembakau Indonesia, Hananto Wibisono, memaparkan data suram. Sejak 2020, kenaikan cukai yang agresif telah memicu efisiensi besar-besaran di tingkat pabrikan.

Akibatnya, gelombang PHK tak terhindarkan dan menimpa puluhan ribu buruh. Ratusan UKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun terpaksa menutup usahanya.

"Ratusan UKM di Jawa Tengah dan Jawa Timur terpaksa tutup, akibat beban cukai yang tinggi. Pada periode ini, forum pekerja mencatat efisiensi di pabrik SKM/SPM sejak Januari 2025, berkontribusi 20.000-30.000 PHK," kata Hananto, Sabtu (4/10/2025).

Tekanan ini juga mengancam mata pencaharian jutaan petani. "Kondisi ini mengancam mata pencaharian sekitar 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh yang selama tiga tahun terakhir menghadapi ketidakpastian pendapatan," tuturnya.

Angin Segar dari Kementerian Keuangan

Di tengah tekanan berat tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar baik. Ia memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2026.

Keputusan ini dinilai memberikan ruang bernapas bagi seluruh rantai pasok industri. Ekosistem IHT sendiri menopang hajat hidup sekitar 6 juta orang di Indonesia.

Juru Bicara Komunitas Kretek, Rizky Benang, menyambut positif kebijakan ini. Menurutnya, kepastian ini dapat mengurangi ancaman PHK dan menenangkan para petani tembakau.

"Kepastian cukai rokok tidak naik membuat para petani tembakau merasa tenang di tengah masa panen dan harga jual tembakau yang bisa naik-turun karena kebijakan ini. Para buruh hingga pedagang juga bisa bernapas lega,” kata Rizky.

Menekan Rokok Ilegal, Menjaga Ekonomi Nasional

Salah satu argumen utama untuk tidak menaikkan cukai adalah maraknya peredaran rokok ilegal. Tarif cukai yang tinggi membuat produk legal kalah saing dari sisi harga.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Khoirul Atfifudin, memandang hal ini sebagai ancaman serius. Menurutnya, rokok ilegal yang menjamur dapat menggoyahkan ekonomi nasional.

"Saat cukai naik, industri rokok ilegal menjamur. Industri legal tak terserap. Ekonomi nasional goyah. Maka, kebijakan tidak menaikkan cukai rokok merupakan solusi untuk memulihkan perekonomian nasional,” ungkap Atfi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun mengonfirmasi keputusannya. Setelah berdiskusi dengan para pengusaha, ia sepakat bahwa stabilitas saat ini lebih dibutuhkan oleh industri.

"Satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya tahun 2026? mereka bilang asal enggak diubah udah cukup, yaudah, saya gak ubah," kata Purbaya.