DPR Tunda Rapat Paripurna HUT, Namun Agenda Krusial Tetap Berjalan

Bola.net - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda penyelenggaraan Rapat Paripurna istimewa. Agenda ini sedianya digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 lembaga legislatif tersebut.

Keputusan penundaan ini diambil di tengah situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif. Eskalasi demonstrasi di sekitar kompleks parlemen menjadi pertimbangan utama.

Meskipun agenda seremonial ditunda, fungsi-fungsi vital kenegaraan di parlemen dilaporkan tetap berjalan. Sejumlah rapat penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak terus dilanjutkan.

Salah satunya adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Panitia Kerja (Panja) terkait RUU ini konsisten melanjutkan pembahasan meskipun dalam kondisi penuh tekanan.

Di sisi lain, agenda krusial terkait anggaran pertahanan juga tidak berhenti. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap digelar sesuai jadwal.

Pembahasan RUU PPRT Terus Berlanjut di Tengah Gejolak

Di tengah situasi yang mencekam, Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT justru menunjukkan produktivitas. Mereka tetap melanjutkan pembahasan salah satu RUU yang paling lama dinantikan publik tersebut.

Konsistensi ini menuai apresiasi dari berbagai elemen masyarakat sipil. Koalisi Sipil untuk UU PPRT memuji dedikasi para anggota Panja yang tetap fokus bekerja.

Lita Anggraini dari Jala PRT menyebut sejumlah nama anggota Panja yang dinilai menunjukkan komitmen luar biasa. Menurutnya, mereka tetap produktif di saat banyak pihak memilih menunggu situasi tenang.

"Pak Martin, Pak Bob Hasan, Pak Sturman, dan beberapa anggota Panja menunjukkan dedikasi luar biasa dengan tetap produktif membahas draf RUU PPRT di saat banyak aleg tiarap," ujar Lita Anggraini pada Senin, 1 September 2025.

Menurut Lita, rapat-rapat tetap berlangsung meski harus menyesuaikan kondisi, termasuk digelar secara daring. Hal ini menjadi bukti kesungguhan DPR untuk menuntaskan RUU yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Rapat Anggaran dan Situasi Keamanan Jadi Fokus Utama

Selain fungsi legislasi, fungsi anggaran juga tetap berjalan sesuai rencana. Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Saat dikonfirmasi, Maruli menyatakan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari siklus perencanaan anggaran pertahanan negara.

"Bahas anggaran kita," kata Maruli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 September 2025.

Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan bahwa rapat juga akan membahas situasi keamanan nasional. Terutama terkait eskalasi kerusuhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

"Selentingan pertanyaan mungkin saja (bahas)," ungkapnya.

Maruli juga memberikan asesmen terkini mengenai kondisi nasional pasca-kerusuhan. Ia mengklaim bahwa saat ini situasi sudah kembali kondusif dan terkendali.

Penundaan Rapat Paripurna dan Agenda Kinerja

Adapun Rapat Paripurna dalam rangka HUT DPR ke-80 yang sedianya digelar hari ini, Selasa (2/9/2025), resmi ditiadakan dari agenda. Penundaan ini diumumkan dalam rapat paripurna sebelumnya.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya telah menginformasikan jadwal baru tersebut. Rapat yang semula jatuh pada hari Jumat, 29 Agustus, digeser ke tanggal 2 September.

Dalam paripurna tersebut, rencananya Ketua DPR akan menyampaikan pidato resmi. Selain itu, agenda utamanya adalah penyampaian laporan kinerja lembaga.

"Kami sampaikan rapat paripurna berikutnya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 dengan agenda pidato Ketua DPR RI dalam rangka hari ulang tahun DPR RI ke-80," kata Cucun pada Selasa (26/8/2025).

Laporan kinerja tersebut akan mencakup seluruh produk hukum yang telah diselesaikan. Rentang waktunya adalah selama tahun sidang 2024-2025, yang dimulai sejak Oktober tahun lalu.